Pasific Pos.com | Pejabat Papua Stop Bicara Dana Pilgub

  |  23 October, 2017

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, Adam Arisoy. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, Adam Arisoy.

Pejabat Papua Stop Bicara Dana Pilgub

Headline Penulis  Rabu, 11 Oktober 2017 05:13 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Ketua DPR Papua, Yunus Wonda diminta untuk mengklarifikasi pernyataannya di media yang menuding KPU mengusulkan dana Pilkada Gubernur 2018 cukup besar yakni mencapai Rp1,031 Triliun atau setara dengan APBD Kabupaten.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, Adam Arisoy didampingi Komisioner, Beatrix Wanane menyatakan, anggaran Pilgub 2018 memang mengalami kenaikan dibanding Pilgub tahun 2013 lalu.

Salah satu penyebabnya karena terjadi peningkatan jumlah kampung dan distrik, yang diikuti dengan bertambahnya petugas PPD, KPPS, PPK ( aparat KPU di tingkat Distrik, kampung dan TPS-red). Dan semua biaya honor mereka ditanggung oleh KPU Provinsi.

baca, Dana Pilgub Papua Dinilai Tak Rasional

Adam mencontohkan, di Kabupaten Yalimo dimana pada Pilgub 203 lalu, hanya terdapat lebih dari seratus kampung, namun karena terjadi pemekaran akhirnya  meningkat menjadi 300 kampung. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah Kabupaten lainnya.

Selain itu, kata Adam karena Undang undang KPU yang sekarang, untuk alat peraga kampanye dibebankan ke KPU sehigga tentunya membutuhkan biaya yang besar.

"Jadi kami minta dengan hormat Ketua DPRP untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan di media bahwa dana pilgub cukup besar. Artinya beliau harus mengklarifikasi bahwa beliau adalah anak gunung yang betul-betul memahami bahwa pilgub empat tahun lalu berbeda sangat jauh dengan yang sekarang.  Kalau pilgub 2013 dilaksanakan dengan nilai Rp 300-an miliar itu wajar, karena belum banyak pemekaran kampung dan distrik, terus regulasi yang sekarang semua alat peraga kampanye semua dicetak oleh KPU," kata Adam.

Adam menjelaskan, usulan dana pilgub sebesar Rp 1,031 Triliun tersebut sudah melalui pembahasan. Bahkan dari usulan sebelumnya Rp 1,069 Triliun, akhirnya ada beberapa item yang terpaksa harus dikurangi seperti pengurangan pada biaya Alat Peraga Kampanye (APK) mengingat angggaran pemerintah daerah yang tidak mencukupi.

"Kita sudah menggelar rapat dengan pemerintah daerah dan pihak terkait sehingga dari sekitar Rp 1,069 triliun dirasionalisasi lagi menjadi Rp1,031 Trilun ini yang kita usulkan ke Pemda. Namun dalam NPHD Pemda hanya menyanggupi sebesar Rp 850 Miliar," jelasnya.
 
Menurut Adam, berdasarkan hitungan KPU tentunya nilai ini tidak cukup. Karena yang dibiayai adalah  29 kabupaten kota plus tujuh kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada serentak.

Sementara itu, Komisioner KPU, Beatrix Wanane meminta agar para pejabat di Papua tidak banyak berkomentar terkait anggaran pilgub.

Namun alangkah lebih baik memanggil pihaknya untuk duduk bersama jika ada sesuatu yang dirasa perlu untuk dibahas demi kelancarannya proses Pilgub 2018 di Papua.

"Bagaimana tahapan mau jalan kalau tidak ada uang. Ini saja daerah lain sudah lakukan tahapan, sementara kita belum apa apa. Jadi stop berkomentar lebih baik ajak kita duduk bersama jika memang ada hal yang perlu dibahas terkait penyelenggaran Pilgub 2018," ungkapnya.

Sebelumnya Ketua DPR Papua, Yunus Wonda meminta KPU menyetujui anggaran yang telah dituangkan dalam NPH.

"Saya pikir KPU tidak boleh bertahan dengan nilai itu, jalani saja yang sudah dianggarkan oleh Pemprov”, kata Yunus Wonda sebagaimana dilansir oleh lingkarpapua.com.

Menurutnya, harus ada rasionalisasi anggaran untuk Pilgub Papua 2018, jika memang dalam perjalanan terdapat kekurangan anggaran, kata Yunus Wonda, tentu saja bisa dianggarkan melalui APBD Perubahan.

“Kita belum tahu besok itu ada lima kandidat, saya pikir KPU harus terima karena melaksanakan satu konstitusi yang harus dilaksanakan dan soal anggaran saya pikir tidak ada persoalan, karena pemerintah ada”, katanya.

Dibaca 44 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Berita Terkini