Pasific Pos.com | DPRP Minta Pemerintah Pusat Fokus Atasi Masalah Dana Desa di Papua

  |  23 October, 2017

Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa. Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa.

DPRP Minta Pemerintah Pusat Fokus Atasi Masalah Dana Desa di Papua

Sosial & Politik Penulis  Minggu, 08 Oktober 2017 20:23 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

"Kapan Giliran Kepala Desa di Papua Ditangkap"



Jayapura,- Legislator dari Partai Nasdem, Laurenzus Kadepa, menilai jika dianalisa dengan cermat, banyak persoalan terhadap penggunaan dana desa di Provinsi Papua.  

“Saya pikir banyak persoalan dana desa jika dianalisa di Papua,” kata Kadepa di Jayapura, Jumat (6/10/17).

Untuk itu, Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, meminta pemerintah pusat untuk fokus mengatasi permasalahan dana desa di Papua, termasuk untuk sosialisasi dan managemen dari pengelola dana desa tersebut.

Namun, dirinya mengapresiasi aparat penegak hukum di luar Papua yang menangkap beberapa kepala desa yang diduga menyelewenangkan dana desa tersebut.

"Jadi, saya apresiasi juga beberapa kepala desa di Pulau Jawa atau provinsi lain yang tertangkap lantaran menyelewengkan dana desa. Kapan giliran untuk Papua? Para kepala kampung yang menyelewengkan dana desa ditangkap,” katanya.

 Apalagi lanjut Kadepa, jika dana desa itu manfaatnya sangat luar biasa yang akan dirasakan oleh rakyat di kampung jika memang pemimpin daerah bekerja dengan baik untuk dana desa ini.

 Ia mengungkapkan, komitmen Presiden RI Ir Joko Widodo sudah jelas untuk dana desa setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

 “Dana desa ini sudah jelas dan tegas. Namun, saya minta ketegasannya ini bukan hanya di Pulau Jawa saja, karena hal ini masalah ketika daerah tidak mampu menerjemahkan komitmen untuk dana desa ini,” tandas Kadepa.

Ia melihat bahwa para bupati di Papua banyak intervensi dalam program dana desa itu di daerahnya masing-masing. Jika intervensi yang dilakukan itu sesuai aturan, ia tidak mempermasalahkannya. Namun, ketika intervensi dilakukan kepala daerah untuk kepentingannya, tentu dana desa itu akan bermasalah.

“Intervensi sesuai aturan boleh untuk mengamankan dana desa, tapi intervensi ini untuk kepentingan bupati, itu saya pikir banyak kita temukan di Papua,” ketusnya.

Menurut Kadepa, jika aparat penegak hukum benar-benar fokus terhadap pengawasan dana desa di Papua, tentu dana desa itu dapat dinikmati oleh rakyat di kampung.

 Untuk itu ujar Kadepa, perlunya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana desa di Papua, sehingga pihaknya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk fokus melakukan pengawasan penggunaan dana desa di Papua.

Kadepa menandaskan, tanya kepada para bupati, bagaimana managemen mereka? Terus DPMK dan kepala-kepala desa.

"Saya lihat ada permainan yang dimainkan oleh pemimpin daerah setempat, supaya dana desa dibuat seakan-akan seperti dinas, dimana kepala kampungnya dia punya orang, DPMK-nya dia punya orang," bebernya.

"Bupati main itu sehingga dana jatuh kepada keluarganya atau orang dekatnya atau dinasti,” tambah Kadepa. (TIARA)

Dibaca 68 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Berita Terkini