Tertibkan Ojek, Dinas Perhubungan Manokwari Sedang Siapkan Regulasi | Pasific Pos.com

| 18 October, 2018 |

Tertibkan Ojek, Dinas Perhubungan Manokwari Sedang Siapkan Regulasi

Papua Barat Penulis  Jumat, 06 Oktober 2017 13:54 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari,TP – Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan(DPKP) Kabupaten Manokwari sedang menyiapkan regulasi untuk menertibkan ojek diKabupaten Manokwari.

Plt. Kepala DPKP Kabupaten Manokwari, Albert Simatupang mengatakan, salah satu dasar yang mendorong pihaknya inginmenertibkan ojek, karena ojek sudah beroperasi sebagai angkutan umum.

“Ojek kan bukan angkutan umum, tapi kenyataan, mereka mengangkut penumpang umum, sehingga kita pemerintah tidak boleh membiarkan. Oleh karena itu, tahun depan, kita pemerintah akan buat regulasi yang mengatur ojek,” kata Simatupang kepada Tabura Pos di kantornya, Kamis (5/10/17).

Ia menjelaskan, undang-undang sudah menyatakan bahwa ojek bukan kategori angkutan umum, tetapi karena kebutuhan dan tuntutan masyarakat dan hak segala warga mencari nafkah, maka pemerintah harus mengakomodir mereka, dalam artian, membuat regulasi sebagai dasar hukum beroperasinya ojekdi Manokwari.

Dirinya menambahkan, salah satu pasal yang akan dipaparkan dalam rancangan peraturan daerah tentang hak dan kewajiban yang harus dipatuhi atau dilaksanakan pemerintah maupun ojek.

“Tentu ada hak dan kewajiban yang harus sama-samadilaksanakan. Kewajiban pemerintah menyediakan sarana dan prasarana untuk ojek, sedangkan kewajiban ojek memberikan retribusi,” kata dia.

Mengenai besaran penarikan retribusi terhadap para ojek, Simatupang menjelaskan, setiap ojek di Manokwari sebesar Rp. 200.000 per tahun. Dia meyakini bahwa jumlah ojek yang mencapai ratusan orang ini, diyakini bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah.

“Retribusi yang disetorkan ojek tetap akan kembali untuk mereka dan pemerintah membangunkan halte di beberapa titik dan kalau bisa kantor untuk pengurusnya,” terang mantan Kabag Humas Setda Kabupaten Manokwari ini.

Menurut Simatupang, tujuan dibuatnya regulasi ini untuk meminimalisir dualisme kepengurusan ojek di Kabupaten Manokwari.

“Bukan berarti pemerintah tidak merespon hal itu, kita ingin ada satu pengurus ojek yang definitif di Manokwari,” kata Simatupang seraya mengatakan, pembentukan regulasi ini akan disosialisasikan kepengurus ojek di Manokwari. [SDR-R1]

Dibaca 403 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.