Pemerintah Kota Jayapura Telah Menetapkan DPT | Pasific Pos.com

| 25 January, 2020 |

Saat rapat penetapan daftar penduduk tetap di Kota Jayapura. Saat rapat penetapan daftar penduduk tetap di Kota Jayapura.

Pemerintah Kota Jayapura Telah Menetapkan DPT

Kota Jayapura Penulis  Minggu, 01 Oktober 2017 00:32 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA, - Bersama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pusat Statik (BPS) Papua, Kepala Distrik, Pemerintah Kota Jayapura menggelar rapat penetapan Daftar Pendudukan Tetap (DPT) di ruang rapat Wali Kota Jayapura, Jumat (29/9).

Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano mengatakan, DPT ini sangat penting diketahui, karena berkaitan dengan Pemilihan Gubernur Papua 2018 dan pemilihan anggota DPRD Kota Jayapura 2019.

Berdasarkan rapat tersebut telah ditetapkan DPT di Kota Jayapura sebanyak 417.492 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Jayapura pada semester I 2017.

Berdasarkan jumlah tersebut, diperoleh dari data di lima distrik, yaitu Distrik Jayapura Utara sebanyak 97.940 jiwa, Jayapura Selatan 106.131 jiwa, Abepura 128.284 jiwa, Muara Tami 17.741 jiwa, Heram 67.396 jiwa.

Bila dibandingkan dengan data BPS Papua 2017 sebanyak 297.775 jiwa, yang di proyeksi dari data dasar penduduk 2010. Masih dari data BPS Papua, tercatat migrasi penduduk di Kota Jayapura pada 2017 mencapai 120.000 jiwa dengan total 417.775 jiwa.

Data BPS Papua dengan Pemkot Jayapura terjadi selisih 119.717 jiwa, karena data BPS Papua tidak berdasarkan kartu keluarga (KK). Artinya, warga Papua yang keluar menuntut ilmu atau sebagainya tidak di data.

Jumlah DPT yang sudah ditetapkan Pemkot per semester I 2017 Pemerintah Kota Jayapura akan menghapus sebanyak 70 Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga, karena sejak 2011-2017 tidak mengalami perubahan karena sudah pindah.

"Data penduduk sangat penting untuk menentukan jumlah anggota DPRD. Apakah masih 40 kursi, bertambah atau berkurang. Data ini harus valid dan akurat dengan mengacu pada data perspektif Kementerian Dalam Negeri Indonesia," kata Tomi Mano.

Selain untuk Pilgub Papua dan pemilihan anggota DPRD, kata Tomi Mano, data di pakai untuk meningkatkan kinerja pelayanan melalui program baik DAU, DAK.

"Sampai Desember 2017, saya mau lihat apakah turun atau tidak. Memperbarui data kode wilayah. Saya akan melakukan pertemuan dengan pimpinan umat agama dan dinas pendidikan. Tinggal empat bulan ke depan supaya kita genjot data penduduk ini tercapai," kata Tomi Mano menambahkan.

Ditempat yang sama Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura Mukri M. Hamadi mengaku mendukung data dari Dispendukcapil Kota Jayapura, karena sesuai Undang-Undanga Nomor 7/2017 tentang pelaksaan pemilu.

"Pesan saya evaluasi kinerja RT/RW, mendata juga usia belum wajib KTP, gencar melakukan operasi KTP, dan pendataan mitigasi penduduk," kata Mukri.

Disaat bersamaan, Pemerintah Kota Jayapura menyampaikan akan menghapus sebanyak 70 Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga, karena sejak 2011-2017 tidak mengalami perubahan karena sudah pindah.

Dibaca 944 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Trending Topik