Pasific Pos.com | Bupati Thomas Ondi Masuk Rutan Polda Papua

  |  23 October, 2017

Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar. Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar.

Bupati Thomas Ondi Masuk Rutan Polda Papua

Headline Penulis  Senin, 18 September 2017 19:27 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

“Kasus Korupsi Mamberamo Raya”




JAYAPURA,- Thomas Ondi akhirnya ditahan di Rutan Mapolda Papua setelah Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat persetujuan tertulis untuk  melakukan tindakan penahanan terhadap Bupati Biak Numfor, Thomas Alfa Edison Ondi.


Kepala Kepolisian Daerah Papua, Papua Boy Rafli Amar saat ditemui di Mapolda Papua Senin (18/9/17) sore menuturkan penahanan terhadap yang bersangkutan merupakan langkah pihak penyidik Polda Papua untuk mempermudah pihak Jaksa Penuntut Umum Proses lebih lanjut.

“Sesuai ketentuan penahanan yang dilakukan terhadap yang bersangkutan selama 20 hari dan ini merupakan langkah untuk mempermudah pihak Jaksa Penuntut Umum,”pungkasnya.

Lebih lanjut kata Boy dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kerugian Negara yang ditaksir dalam kasus penyalahgunaan dana APBD Pemda Mamberamo Raya aahun anggaran 2012-2013 mencapai miliaran Rupiah.

“Kerugian Negara dalam kasus ini sebesar 84 miliar, sedangkan dari hasil sitaan beberapa aset kami berhasil menyita satu unit rumah, tiga mobil pribadi, serta beberapa rekening milik yang bersangkutan,”ucapnya.

Dirinya pun menuturkan lamanya penahanan terhadap tersangka TO lantaran semua harus dengan prosedur yang ada dimana harus melalui surat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang dibuat oleh Bareskrim.

“Kalau untuk permohonan dan surat itu Polda Papua tidak bisa buat yang bisa hanya Bareskrim. Semua proses penahanan harus dilakukan, penanganan kasus oleh pihak Kepolisian beda dengan pihak KPK,”jelasnya.

Mantan Kadiv Humas Mabes Polri ini pun menambahkan tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis yakni terkait tindak pidana Korupsi dan Pencucian Uang.

“Pelaku kita akan jerat dengan pasal 2 ayat 1 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana sudah diubah dalam UU nomor 20 tahun 2001, Kemudian pasal 3 UU nomor 31 dan diubah dengan UU no 20 tahun 2001, juga berkaitan dengan pasal 3 UU no 8 tahun 2010 tentang pencucian uang, Kemudian juga ada UU pasal 5 ayat 1 dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara,”tegasnya.

Perlu diketahui Bupati Biak Numfor, Thomas Ondi ditetapkan tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana APBD Pemda Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2012-2013 senilai 84 miliar sejak awal tahun 2017.

Selain TO yang ditetapkan tersangka dalam kasus ini sedikitnya ada dua tersangka lainnya yang juga ditetapkan tersangka oleh Penyidik Polda Papua Yakni SB (45) dan TSA (45) yang merupakan pegawai Bank Papua. Dimana keterlibatan kedua tersangka adalah membantu mencairkan dana dari Kas Daerah ke rekening pribadi TO.

Dibaca 154 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Berita Terkini