Pasific Pos.com | Sekda: Jangan Lagi Ada Kepala Kampung Berurusan Dengan Hukum

  |  21 September, 2017

Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar bersama Sekertaris Daerah Papua, Hery Dosinaen dan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI George Elnadus Supit. Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar bersama Sekertaris Daerah Papua, Hery Dosinaen dan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI George Elnadus Supit.

Sekda: Jangan Lagi Ada Kepala Kampung Berurusan Dengan Hukum

Info Papua Penulis  Rabu, 13 September 2017 22:27 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Sekertaris Daerah Papua, Hery Dosinaen mengharapkan tak ada lagi kepala kampung yang berurusan dengan aparat penegak hukum, karena salah dalam mengelola dana desa.

 “Kita harap keberadaan Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam pengawalan dana desa pada akhirnya meminimalisir hal-hal yang tak diinginkan bersama. Tentunya diharapkan tak ada lagi kepala kampung berhubungan dengan persoalan hukum,” harap dia.

Sekda menyadari, pemahaman dan kemampuan aparat kampung sangat minim. Meski begitu, dirinya yakin lewat pembekalan kepada Bhabinkamtibmas maupun Babinsa, kedepan dapat terbangun satu sinergitas bersama semua stake holder terkait.Baik dari TNI maupun Polri serta aparat kampung, untuk dapat berkolaborasi menentukan arah pengelolaan dana desa, menuju pada arah pengelolaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban yang lebih baik.

“kita juga berharap ada petunjuk secara teknis yang diberikan oleh narasumber kepada Babinkhamtibmas dan Babinsa, sesuai tupoksinya masing-masing, agar apa yang dikerjakan nanti tidak tumpang tindih dengan tenaga pendamping yang direkrut oleh pemerintah provinsi,” Kata Sekda  pada pembekalan bagi Babinsa (bintara pembina desa) dan Bhabinkamtibmas (bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat) dalam mengawal dana desa, Rabu (13/9).

Pada kesempatan itu, Hery mengimbau para kepala kampung agar banyak berkoordinasi dengan pihak terkait supaya dalam mengelola dana desa, tak salah menjalankan.

“Sebab salah menjalankan akan berkonsekuensi dengan proses hukum. Untuk itu, kita harap Kepala Kampung bisa mengelola dana desa sesuai dengan aturan UU yang berlaku. Sehingga semangat nawacita Presiden untuk mensejahterakan masyarakat hingga ke kampung-kampung, dapat benar-benar terwujud,” tuntasnya.

Dibaca 23 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.