Pasific Pos.com | Dengan Sistem Ini Mampu Mencegah Korupsi di Papua

  |  23 October, 2017

Fungsional Deputi Pencegahan KPK RI, Asep Chaerulah. Fungsional Deputi Pencegahan KPK RI, Asep Chaerulah.

Dengan Sistem Ini Mampu Mencegah Korupsi di Papua

Headline Penulis  Selasa, 12 September 2017 20:22 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia, menggelar kegiatan Kolaborasi Tunas Integritas Nasional II Kementerian, Organisasi, dan Pemerintah Daerah (KLOP) di Hotel Aston Jayapura, pada Selasa (12/9).

Kegiatan ini diikuti bupati/wali kota se-Papua, Kalimantan, Jawa dan Sumatera membahas tentang kolaborasi dengan tujuan menghindari korupsi.
Fungsional Deputi Pencegahan KPK RI, Asep Chaerulah mengatakan KLOP adalah kumpulan orang-orang yang di tiap daerah menjadi agen perubahan di daerahnya, berintegritas tinggi dan bebas korupsi.

"Melalui sistem manajemen resiko dapat mencegah korupsi di Papua. Sistem ini nantinya akan diterapkan di Papua dengan bekerjasama dengan orang orang-orang yang mempunyai integritas tinggi untuk berusaha diwujudkan di daerah masing-masing," kata Asep.

Program e-bajeting, e-planning, dan e-goverment yang sudah dilaksanakan selama ini, bila tidak memiliki integritas manajemen resiko tidak akan berjalan baik. Lewat kolaborasi ini, bantuan apa yang bisa diberikan dari daerah lain sehingga bisa lebih cepat mencegah korupsi.

"Sistem yang sudah bagus tapi tidak terintegrasi malah mandul semua. Malah sistem itu mempermudah korupsi. Jadi budaya integritasnya dulu yang dibangun, maka di cegah bersama-sama terhadap orang-orang yang menyimpang.

"KPK terus mendampingi melalui workshop pembangunan budaya integritas untuk advokasi pendampingan agar sistem bisa berjalan dengan baik," tambah Asep.

Bupati Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw, mengatakan penerapan manajemen resiko dapat di sepakati dalam worshop yang akan dilaksanakan para 2018 di Kabupaten Jayapura.

"Saya berharap Kabupaten Jayapura benar-benar melaksanakan dengan baik. Terutama mengevaluasi program e-bajeting, e-planning, dan e-goverment yang sudah dilaksanakan dengan baik tapi perlu evaluasi," kata Mathius.

Dibaca 41 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Berita Terkini