DPRP Tak Ingin Ada Silpa dari Infrastruktur Pada APBD Tahun 2017 | Pasific Pos.com

| 22 November, 2017 |

Ketua Komisi IV DPR Papua, Yarius Balingga. Ketua Komisi IV DPR Papua, Yarius Balingga.

DPRP Tak Ingin Ada Silpa dari Infrastruktur Pada APBD Tahun 2017

Info Papua Penulis  Selasa, 12 September 2017 19:35 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Yarius Balingga : SKPD Harus Proaktif




Jayapura - Dewan Perwakilan DPR Papua dalam hal ini Komisi IV DPR Papua bidang Infrastruktur menginginkan agar tidak ada sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dari proyek-proyek infrastruktur pada APBD Provinsi Papua tahun 2017.

“Sayang kalau dana itu dikembalikan. Artinya, penyerapan harus maksimal, harus kerja keras karena waktu ini terus berjalan,” kata Ketua Komisi IV DPR Papua, Yarius Balingga, Selasa (12/9).

Untuk itu, pihaknya meminta kepada dinas terkait harus melakukan kontrol cepat, tidak boleh main-main dengan pekerjaan infrastruktur pada tahun 2017.

“Dinas jangan main-main dan jangan semuanya dipersalahkan kontraktor, jika memang kontraktor main waktu, harus ada tindakan dari dinas, agar keseriusan pembangunan di Papua berjalan, " tandas Politisi Demokrat ini.

Oleh sebab itu dia berharap agar semua SKPD harus proaktif, karena efektifitas kerja penyerapan anggaran infrastruktur hanya 3 bulan untuk wilayah yang bisa dijangkau dengan darat. Sedangkan, untuk daerah pegunungan tentunya agak kesulitan.

 “Jadi, khusus infrastruktur agar kepada SKPD segera selesaikan tugasnya sehingga penyerapan anggarannya sesuai dengan target tahun ini. Apalagi wilayah pegunungan itu, dana sudah ada, jika tidak dikerjakan akan dikembalikan ke negara,” tekannya.

Namun lanjut Yarius Balingga, Komisi IV DPR Papua ingin agar anggaran APBD Induk tahun 2017, apalagi daerah persisir dan pegunungan jalan dan jembatan paling utama.

“Masyarakat juga terus berteriak agar pembangunan harus berjalan. DPR sudah menetapkan sekian dana untuk dianggarkan, dana sudah ada, tapi dinas harus serius,” ujarnya.

Untuk itu, Komisi IV DPR Papua sebagai fungsi pengawasan meminta agar dengan anggaran yang sudah disiapkan untuk segera dimanfaatkan dengan mengefektifkan waktu yang ada.

“Papua ini luas, jalan dan jembatan ada, rumah layak huni bagi masyarakat dengan program yang diberikan pemerintah, jadi dengan adanya dana maka harus manfaatkan itu dengan baik,  tapi kalau dinas juga terlambat berarti kontraktor juga harus mengambil langkah,” pungkasnya. (TIARA)

Dibaca 62 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.