Pasific Pos.com | Pemerintah Dukung Pembangunan Perumahan MBR

  |  21 September, 2017

Pertemuan Apernas Merauke Dengan Kepala Bappeda dan Kepala Dinas PU Kabupaten Merauke. (foto:ady) Pertemuan Apernas Merauke Dengan Kepala Bappeda dan Kepala Dinas PU Kabupaten Merauke. (foto:ady)

Pemerintah Dukung Pembangunan Perumahan MBR

Papua Selatan Penulis  Senin, 11 September 2017 20:36 0
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

MERAUKE,ARAFURA,- Pemerintah daerah melalui instansi teknis mendukung program perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Merauke. Kendati demikian, pemerintah meminta kepada pihak pengembang untuk tetap mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk soal perijinan.

Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Merauke, Ir.Justina Sianturi, mengatakan pihaknya menyambut positif dan mendukung program pembangunan perumahan MBR di Kabupaten Merauke. Namun pihaknya meminta kepada pengemban untuk tetap mematuhi regulasi yang ada, termasuk dari sisi lingkungan.  

 “Kalau dari Bappeda sangat mendukung, karena di Merauke secara khusus untuk perumahan masih sangat tinggi permintaan. Kemudian, untuk menyediakan rumah secara langsung tentu membutuhkan biaya yang sangat besar,”ujaranya saat pertemuan dengan Apernas Merauke di ruang kerjanya, Minggu (10/9).

Hal senada juga dikemukakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan  Kabupaten Merauke, Ir. H B L Tobing, M.Eng. Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Bupati dan stakeholder teknis secara mutlak mendukung program  pembangunan perumahan MBR. Apalagi di Merauke masih banyak warga masyarakat yang belum memiliki rumah yang layak huni.

“Pemerintah  juga konsen dan Bupati juga komitmen mendukung perumahan MBR ini. Otomatis kita selaku stake holder dan pembantu Bupati, jelas memberikan dukungan sesuai arahan Bupati,”ungkapnya di Ruang Kerja  Kepala Bappeda dan Litbang, Minggu (10/9).

Namun, pihaknya tetap mengingatkan supaya dalam pelaksanaannya tetap patuh terhadap aturan. Jadi, jangan sampai persyaratannya diperlunak, tetapi aturannya dilanggar. Artinya, semua perijinan harus dilengkapi termasuk juga untuk lokasi harus sesuai dengan aturan tata ruang yang ada.  

Ketika disinggung terkait rencana kunjungan Dirjen Pembiayaan dari Kementerian PUPR, dirinya mengatakan sementara pihaknya baru menerima informasi itu secara lisan. Namun, selaku instansi teknis pihaknya siap dan mendukung jika memang akan dilakukan kunjungan, baik untuk sosialisasi, meresmikan atau peninjauan ke Kabupaten Merauke.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (Apernas) Merauke, Fredyk Deki  Salima, menjelaskan yang dimaksud dari keputusan Menteri PUPR RI tentang MBR yaitu masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli, sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.  

Untuk di Merauke akan dibangun sebanyak 1.300 unit dengan tipe 36 di dua lokasi yakni di dekat Perumahan Veteran dan Serapu. Sesuai data  Tahun 2015, jumlah Pegawai Negeri  Sipil (PNS) di Kabupaten Merauke yang belum memiliki rumah sebanyak 2.066 orang.

Total luas areal yang telah disiapkan 30 Ha. Selain untuk perumahan, juga disiapkan jalan masuk  selebar 12 meter dan jalan gang 9 meter. Kemudian, disiapkan juga lahan hijau, masjid, gereja, Rumah Toko (Ruko) dan areal parkir, serta satu sekolah PAUD. Sedangkan untuk tahap berikutnya, pihaknya telah menyiapkan areal seluas 45 Ha.

Dibaca 83 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.