Pasific Pos.com | Putra-Putri Papua Rebut 165 Kuota Afirmasi Pada Kemenkumham

  |  21 September, 2017

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Papua, Abner Banosro. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Papua, Abner Banosro.

Putra-Putri Papua Rebut 165 Kuota Afirmasi Pada Kemenkumham

Info Papua Penulis  Senin, 11 September 2017 18:30 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Putra-putri Papua akan merebut 165 Kuota Afirmasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI 2017.
‘Untuk Provinsi Papua kita mendapat kuota afirmasi sebanyak 165 orang dan non Papua 40 orang pada formasi CPNS tahun 2017,” ungkap Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Papua, Abner Banosro kepada wartawan di kantor Gubernur, Senin (11/9).

Ia mengungkapkan, secara keseluruhahn Provinsi Papua mendapat kuota 266 orang dengan rincian 205 untuk lulusan SLTA sementara D3 dan S1 sebanyak  58 orang semua disiplin ilmu.
“Kuota yang diberikan pusat ini saya kira sudah bisa menanggulangi kekurangan petugas jaga Lapas yang berjumlah 10 Lapas dan 14 UPT,” ungkapnya.

Abner Banosro mengakui, jika dilihat dari jumlah Lapas dan UPT yang ada di Papua, kuota yang diberikan Pusat ini masih kurang.
“Sebenarnya ini masih kurang, namun karena kita sudah dikasih jadi kita mensyukuri yang selama ini kekurangan,” jelasnya.

Pasalnya, kata Abner Banosro, idealnya satu regu jaga sekitar sekitar orang sipir. Namun kuota yang diberikan merupakan ketentuan dari Pusat, sehingga harus dilaksanakan.
“Kuota ini dibagi MenPAN dan RB jadi kita tinggal mendapat perintah dari pusat untuk melaksanakan di daerah,” katanya.

Ditempat yang sama Staf Ahli Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mr.Haru Tamtomo mengaku, kehadirannya di Papua untuk memantau pelaksanaan tahapan penerimaan CPNS yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia khususnya untuk Kementerian Hukum dan HAM.

“Hari ini merupakan tahapan tes CAT untuk formasi S1 dan dokter serta proses Verifikasi berkas untuk formasi lulusan SLTA mengisi formasi penjaga tahanan, saya ingin memastikan bahwa tahapan tersebut berjalan dengan baik,” katanya.

Dijelaskannya, kebutuhan petugas tenaga penjaga tahanan atau sipir seluruh Indonesia sebanyak 16 ribu orang dan 1400 orang untuk formasi lain seperti untuk imigrasi, administrasi umum dan perancangan undang-undangan, walaupun masih kurang mengingat jumlah rumah tahanan Negara dan lembaga pemasyarakatan diseluruh Indonesia hampir berada pada setiap kabupaten dan kota, namun pemerintah baru bisa memberikan 16 ribu orang. “Jumlah ini yang sementara diproses penerimaan,” tambahnya.

Dibaca 21 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.