Kemenkumham Pantau Program Anti Kekerasan di Papua | Pasific Pos.com

| 22 July, 2018 |

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty melakukan pertemuan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, Senin (11/9/2017). Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty melakukan pertemuan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, Senin (11/9/2017).

Kemenkumham Pantau Program Anti Kekerasan di Papua

Headline Penulis  Senin, 11 September 2017 18:18 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI melakukan monitoring pelaksanaan kerja sama dengan United States Agency for International Development (USAID) di Papua, Senin (11/9).

Tim Kemenkumham RI dipimpin Staf Ahli Haru Tamtomo, Kepala Bagian KLN Dwi Rahayu ES, Staf Sekertariat Negara Arrya T. Sumarto, serta Dondy Sentya dari perwakilan USAID.

Tim ini diterima Gubernur Papua melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty, serta Kepala Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas) Musa Isir, diruang rapat Sekda, Kantor Gubenrur Dok II Jayapura.

Staf Ahli Kemenkumham RI Haru Tamtomo menjelaskan kedatanganya bersama tim ke Papua untuk memantau langsung program kerja sama dengan USAID yang dilaksanakan di Papua.

Program tersebut adalah tentang anti kekerasan terhadap wanita dan anak. Kemudian upaya penguatan kepada masyarakat, berkaitan masalah hak asasi manusia.

“Yang pasti kegiatan ini sudah satu tahun berjalan, sehingga diakhir tahun fiskal ini, kami melakukan monitoring sampai sejauh mana kemajuan dari program yang sudah berjalan itu. Dari situ akan ada evaluasi untuk program ini di masa mendatang,” terangnya kepada pers, usai pertemuan.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty menyambut positif kunjungan itu.
Sebab menurutnya, penegakkan HAM maupun program anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, turut menjadi prioritas provinsi ini dibawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dan Wagub Klemen Tinal.

“Yang pasti kedua program ini sangat kita dukung sebab menjadi salah satu fokus pemerintah provinsi untuk ditekan di daerah ini. Apalagi berbicara soal wanita ini pada jaman dahulu sampai sekarang saja untuk meminang butuh mas kawin dan sebagainya. Intinya tak bisa diambil segampang itu”.

“Namun kini perempuan dan anak kini menjadi objek tindak kekerasan. Sehingga saya rasa hal ini perlu untuk ditekan, sehingga dengan ada program dari Kemenkumham dan USAID, diharapkan bisa turut membantu provinsi ini keluar dari permasalahan itu,” tutupnya.

Dibaca 234 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.