Legislatif Kembali Desak Pelantikan MRP | Pasific Pos.com

| 22 November, 2017 |

Anggota Komisi I DPR Papua, Ruben Magai. Anggota Komisi I DPR Papua, Ruben Magai.

Legislatif Kembali Desak Pelantikan MRP

Headline Penulis  Jumat, 08 September 2017 21:14 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA, -  Hingga saat ini, kepastian waktu pelantikan MRP belum ada tanda-tanda. Padahal, lembaga kultur adat Papua ini, sudah mengalami kevakuman hingga satu tahun berjalan.
Terkait dengan itu, anggota Komisi I DPR Papua, Ruben Magai mendesak, pemerintah ataupun pihak terkait untuk sesegera mungkin melakukan penjadwalan pelantikan tersebut.  “MRP ini hampir 1,5 tahun mengalami vakum. Jika seperti ini siapa yang bertanggungjawab? Harus segera dilantik,” tegas Ruben Magai, Jumat (8/9).

Ruben Magai mempertanyakan siapa yang bertanggungjawab terhadap berlarut-larutnya proses pelantikan MRP tersebut.
“Apakah itu pemerintah pusat atau Pemprov Papua? Atau proses yang tak berjalan. Tapi, saya pikir semua sudah berjalan prosesnya,” ujarnya.

Ruben Magai memperkirakan jika untuk proses pelantikan MRP itu sudah ada SK dari Menteri Dalam Negeri, sehingga tidak boleh ditahan terlalu lama, karena MRP merupakan lembaga negara.
Jika terjadi kevakuman yang cukup lama terhadap MRP, politisi Partai Demokrat ini mengaku sangat prehatin.

“Apakah ini sengaja dibiarkan. Ini harus ada keprehatinan kita, karena MRP adalah lembaga negara bekerja pada konteks budaya, sehingga saya pikir harus dipercepat pelantikannya,” katanya.
Pihaknya berharap agar proses pelantikan anggota MRP itu, tidak boleh dipolitisir. “Lembaga ini, harus jalan supaya ada orang yang bertanggungjawab atas semua masalah yang terjadi,” katanya.

Apalagi, dalam waktu dekat ada tahapan Pilgub yang tentu harus meminta pertimbangan MRP untuk keaslian orang Papua bagi semua kandidat.  

“Jadi, semua terkait dengan penyelenggaraan, itu juga meminta pertimbangan dan persetujuan MRP, sehingga itu sesegera mungkin dilantik, jika memang SK Mendagri sudah ok dan sudah ada di Biro Hukum atau Kesbangpol, saya pikir itu harus dipercepat saja pelantikannya, supaya kita tidak dinilai sedang mereka gagalkan. SK nya sudah ada, jangan diperpanjang,” imbuhnya.

Dibaca 81 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.