LP3BH: Tak Ada Kepastian Penyelesaian Kasus HAM | Pasific Pos.com

| 22 January, 2018 |

LP3BH: Tak Ada Kepastian Penyelesaian Kasus HAM

Papua Barat Penulis  Selasa, 05 September 2017 00:52 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, – Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan C. Warinussy, SH menilai tidak ada harapan bagi rakyat Papua untuk menuntut keadilan dan kepastian hukum dalam konteks penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), saat ini.

Ia menyebutkan, penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat di tanah Papua, baik yang terjadi pada masa lalu (1961-1999) maupun dari 2000 hingga saat ini dan di masa mendatang, semuanya harus ditempuh rakyat Papua sebagai salah satu masyarakat adat dan bangsa pribumi melalui mekanisme hukum dan prinsip-prinsip HAM internasional.

Lanjut dia, hal ini berdasarkan hak-hak rakyat Papua sebagai masyarakat adat dan bangsa pribumi yang diatur dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Masyarakat Adat dan Bangsa Pribumi Tahun 1999 Nomor 162.
Menurutnya, pernyataan ini berdasarkan sikap dan cara pandang Pemerintah Indonesia serta cara penyelesaian atas beberapa kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang sangat tidak memenuhi standar hukum dan pola penyelesaian menurut sistem hukum nasional Indonesia sendiri maupun bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

“Ini tercermin dari kasus penembakan warga sipil oleh aparat Brimob pada awal Agustus 2017 di Kampung Bomou, Distrik Tigi Selatan, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua yang mengakibatkan 1 warga sipil orang asli Papua tewas dan 16 lain luka-luka berat,” ungkap Warinussy dalam press release yang diterima Tabura Pos, Minggu malam.

Ia menambahkan, keempat orang pelaku, yakni Kapolsek Tigi, Iptu Maing Raini, Danton Brimob, Iptu Aslam Djafar dan 2 anak buahnya, masing-masing Aipda Esran Sattun dan Bripka Victor Manggaprouw hanya dikenai sanksi dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan diwajibkan meminta maaf secara lisan di depan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dan dipindahtugaskan ke jabatan berbeda bersifat demosi selama 1 tahun pada Rabu (30/8).

“Sama sekali tidak nampak adanya rasa bersalah pada negara yang sudah nyata terindikasi kuat melakukan tindakan menjurus kepada dugaan pelanggaran HAM yang berat berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sama sekali tidak ada dampak bagi terbangunnya perasaan aman dan nyaman serta damai bagi rakyat Papua, khususnya rakyat di Kampung Bomou maupun rakyat Papua di seluruh tanah Papua saat ini,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, muncul pandangan saat ini bahwa jika rakyat sipil orang asli Papua ditembak mati atau luka-luka berat oleh aparat TNI dan Polri, itu adalah kesalahan prosedur semata dan pelanggaran etika internal institusi kepolisian oleh anggota secara individual.

Selanjutnya, tidak ada sangkut-pautnya dengan negara, sehingga keberadaan korban-korban pada rakyat sipil menjadi tak berarti sama sekali, bahkan merupakan hal yang lumrah di tanah Papua dan Indonesia.
Menurutnya, hal ini benar-benar melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat asli Papua saat ini dan menimbulkan pandangan bahwa kemungkinan semua kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat, seperti kasus Wasior 2001, Wamena, 2003, Enarotali-Paniai 2014 maupun Sanggeng, Manokwari 2016 dan kasus lain juga akan mengalami hal yang sama seperti kasus Deiyai.

Oleh sebab itu, lanjut Warinussy, LP3BH Manokwari mendukung penuh langkah mayoritas rakyat Papua untuk terus mendorong dan membawa segenap upaya penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat di tanah Papua melalui Komisi Tinggi HAM PBB dan Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss maupun melalui Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat. [FSM-R1]

Dibaca 99 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.