Pasific Pos.com | Legislator Desak Pemprov Tutup Operasional Freeport

  |  24 October, 2017

Anggota DPR Papua, Ruben Magai. Anggota DPR Papua, Ruben Magai.

Legislator Desak Pemprov Tutup Operasional Freeport

Headline Penulis  Minggu, 13 Agustus 2017 21:34 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura, – Belum adanya itikad baik PT Freeport untuk membayarkan Pajak Air Permukaan (PAP)  mendapat kritikan serius Ketua Tim Ad Hoc kelebihan bayar Pajak Freeport, Ruben Magai.
Menurutnya pemerintah Provinsi Papua harus bersikap tegas dengan tindakan acuh tak acuh PT Freeport. Jika perlu lakukan koordinasi dengan bidang eksekusi pengadilan dan kepolisian agar segera police line PT Freeport.

“Pemerintah Papua harus bertindak tegas,  police line kantor Freeport dan area tambang Freeport, hingga kewajiban membayar pajak dilakukan,” tegas Ruben Magai, Jumat lalu.
Ia mengatakan, keputusan pengadilan itu final dan mengingkat, sehingga jika PT Freeport tidak menindak lanjuti putusan tersebut, maka kata Ruben Magai, Pemprov Papau perlu melakukan koordinasi dengan Pengadilan Pajak Jakarta bidang eksekusi untuk melakukan eksekusi terhadap putusan gugatan PAP tersebut.

 “Segera eksekusi, agar Freeport lebih tahu diri bahwa mereka harus membayar kewajibannya sebesar Rp 5,3 triliun sebagimana putusan Pengadilan Pajak Jakarta,” tandasnya.
Lanjut Ruben, jika PT Freeport Indonesia membayar PAP sebesar Rp 5,3 triliun maka anggaran tersebut bisa masuk dalam postur APBD Perubahan. “Namun kenyataannya hingga sekarang belum juga dibayar, padahal putusan pengadilan sudah berjalan 6 bulan,” tandasnya.

baca juga, Freeport Harus Bayar 50 Persen PAP Tahap Pertama

Ruben Magai menilai bahwa PT Freeport Indonesia terus berdalih dan mencari celah di luar putusan Pengadilan Pajak Jakarta tersebut.
“Pemerintah sebenarnya berharap, dengan pembayaran PAP dari Freeport itu bisa menambah PAD dalam ABT, ternyata kewajiban itu belum juga dibayarkan,” ujarnya.

Untuk itu, pada APBD tahun 2018, tegas Ruben Magai, PT Freeport Indonesia harus sudah membayar PAP tersebut.
“Pemprov Papua jangan biarkan pembayaran ini berlaru-larut, tapi ahrus segera berkoordinasi Pengadilan Pajak Jakarta bidang eksekusi bersama Polda Metro Jaya untuk mempolice line Kantor Freeport. Operasional Freeport harus dihentikan dulu jika tidak bayar, karena itu sudah konsekuensi dari putusan Pengadilan Pajak,” tandasnya.

Ditanya hasil pertemuan antara Freeport Indonesia dan Pemprov Papua yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu, Ruben menilai jika sudah ada kesepakatan, namun PT Freeport Indonesia belum beretikad baik terhadap putusan Pengadilan Pajak.

 “Freeport yang menggugat Pemprov Papua di Pengadilan Pajak, tapi kalah. Dia sudah kena pinalti dari Rp 3 triliun sekian, akhirnya menjadi RP 5,3 triliun yang harus dibayarkan,” tandasnya.
 Apakah Papua memberikan deadline waktu kepada Freeport untuk membayar PAP itu? Ruben Magai menambahkan jika sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka tidak ada toleransi bagi Freeport.

 “Freeport harus segera membayar PAP. Jika Pemprov tidak ambil langkah hukum dan politik, tidak bisa, Freeport akan tipu-tipu semua. Satu-satunya saya mendesak Pemprov Papua segera koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Pengadilan Pajak bagian eksekusi supaya segera mempolice line Kantor Freeport di Jakarta dan tutup operasional Freeport, karena itu putuskan pengadilan,” tandasnya.

 Bahkan, imbuh Ruben Magai, jika perlu PT Freeport Indonesia harus dipailitkan karena telah melakukan wan prestasi alias tidak mau membayar Pajak Air Permukaan kepada Pemprov Papua.
 “Jadi, kalau sudah tahu, jangan pura-pura tidak tahu. Ini bisa kita pailitkan,” pungkasnya. ( Tiara)

Dibaca 99 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Berita Terkini