Semua Fraksi DPRP Setujui Raperdasi Hak Keuangan

  |  August 18, 2017

Penyerahan materi sidang dari Sekda Papua, Hery Dosinaen kepada Ketua DPR Papua Yunus Wonda. Penyerahan materi sidang dari Sekda Papua, Hery Dosinaen kepada Ketua DPR Papua Yunus Wonda.

Semua Fraksi DPRP Setujui Raperdasi Hak Keuangan

Info Papua Written by  Minggu, 13 Agustus 2017 21:32 0
Rate this item
(0 votes)

Jayapura, – Seluruh fraksi yang ada di DPR Papua berharap Raperdasi Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPR Papua dapat memicu kinerja anggota DPR Papua untuk lebih baik dalam menjalankan fungsi legilasi, penganggaran serta pengawasan.

Harapan tersebut disampaikan masing-masing fraksi melalui pandangan fraksi pada sidang parpurna penetapan Raperda Non APBD saat sidang sidang paripurna DPR Papua, Jumat (10/11).

Dari Fraksi Hanura DPR Papua menyambut baik atas diusulkannya Raperdasi tentang Hak Keuangan dan Administrasi pimpinan dan anggota DPR Papua sebagai tindaklanjut dari penetapan PP Nomor 18 tahun 2017. Menurut Fraksi Hanura, Raperdasi tersebut sebagai bentuk itikad baik Gubernur Papua untuk mendorong kinerja DPRP.

Sebagaimana dilaporan Pelapor Fraksi Hanura DPR Papua, Herlin B Monim, Fraksi Hanura mengusulkan agar setelah pandangan umum fraksi, tim eksekutif dan legislatif dapat melalukan pertemuan untuk tujuan harmonisasi substansi dari raperdasi ini.

Selanjutnya, Pelapor Fraksi Demokrat DPR Papua, Jus Jefri Kaunang menyampaikan jika diusulkannya raperdasi tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPR Papua ini, merestui dan menyambut suka cita.
 “Ini diharapkan dapat memotivasi para legislator dalam meningkatkan pelayanan kepada rakyat khususnya masyarakat Papua,” katanya.

Fraksi Demokrat memberikan masukan terhadap raperdasi tersebut, yakni sesuai ketentuan dalam PP Nomor 18 tahun 2017 dalam pasal 30 ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPR Papua, DPR Papua Barat, DPR Aceh, DPR DIY dan DPRD kabupaten/kota di Papua, Papua Barat dan Aceh dan sehingga tidak perlu dicantumkan batas kemampuan keuangan daerah dalam raperdasi ini.

 “Fraksi Demokrat menyetujui untuk ditetapkan menjadi perdasi dalam masa sidang paripurna DPR Papua,” imbuhnya.
Lain halnya, padangan Fraksi PDI Perjuangan , Fraksi ini justru mengusulkan agar raperdasi tersebut, dapat diberlakukan juga sejak PP 18 tahun 2017 diberlakukan.

Pelapor Fraksi Gerindra DPR Papua, Radius Simbolon mengajak semua pihak khususnya kalangan legislatif untuk secara positif memaknai hadirnya PP Nomor 18 tahun 2017 sebagai insentif yang memotivasi dan memacu agar DPR Papua khususnya menjadi lebih produktif dalam melaksanakan tugas legislatifnya. (Tiara)

Read 22 times

Tinggalkan Komentar

Pastikan anda memasukan semua informasi yang diperlukan, yang bertanda (*). kode HTML tak diizinkan.