Pasific Pos.com | Freeport Harus Bayar 50 Persen PAP Tahap Pertama

  |  23 October, 2017

Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus K Bolly, SE, MM Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus K Bolly, SE, MM

Freeport Harus Bayar 50 Persen PAP Tahap Pertama

Headline Penulis  Minggu, 13 Agustus 2017 21:16 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura, –  Pemerintah Provinsi Papua berharap PT Freeport Indonesia untuk membayar Pajak Air Permukaan 50 persen awal dari total pajak senilai Rp 5,3 T.
“DPR Papua akan mendorong jika  PT Freeport Indonesia melakukan pembayaran awal sebesar 50 persen terlebih dahulu dari total pembayaran sebesar Rp 5,3 triliun, sebab pembayaran pajak ini sudah menjadi keputusan final sebagaimana Putusan Pengadilan Pajak Indonesia Nomor Put-70853/PPMXVB/24/2017 tanggal 18 Januari 2017,” kata Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus K Bolly, SE, MM.

Ia mengatakan, pembayaran pajak ini, sangat berarti bagi provinsi Papua untuk menutupi defisit anggaran berjalan pada APBD Papua tahun 2017, meski pembayaran PAP Freeport itu, tidak serta merta bisa dimasukan dalam postur APBD Porvinsi Papua, karena masih tahapan proses.

“Sesuai kesepakatan terakhir yang dicapai Kemendagri dalam pertemuan itu, pihak PT Freeport Indonesia diminta untuk bertemu dengan gubernur untuk membicarakan tentang tahapan dan besaran pembayaran,” kata Carolus Bolly di sela-sela Rapat Paripurna DPR Papua, Jumat (11/8).

baca juga, PT Freeport Didesak Bayar Pajak Air Permukaan

Untuk tahap pembayaran selanjutnya, kata Carolus silahkan dibreakdown dan disepakati dengan gubernur, apakah nanti 25 persen atau selanjutnya seperti apa, namun yang pasti pembayaran awal harus 50 persen.

Menurutnya, pembayaran awal ini sebagai bentuk jaminan kepada Pemprov Papua dan DPR Papua serta seluruh masyarakat Papua bahwa PT Freeport Indonesia beretikad baik untuk menyelesaikan kewajiban mereka untuk membayar pajak air permukaan tersebut.

Carolus Bolly mengatakan, tidak perlu lagi tim untuk mengejar pembayaran PAP Freeport ini. Sebab, sesuai kesepakatan terakhir pada point (c) pada pertemuan di Kemendagri, adalah Freeport diminta untuk bertemu dengan suadara Gubernur Papua dalam rangka membicarakan tahapan dan besaran pembeyarannya karena minta dicicil.

 “Ok, kalau kalian (Freeport) minta dicicil, kita ok kan,  tetapi dengan  catatan tahapan itu disepakati bersama,” tandasnya.
Bahkan, kata Carolus Bolly, bila perlu dibuat regulasinya berupa peraturan gubernur atau pergub atau harus diikat dalam suatu perjanjian diharapkan perjanjian itu dilakukan di depan akte notaris.

“Nah, secara pemerintahan jika diperlukan suatu peraturan gubernur, harus diikat dengan peraturan gubernur atau regulasi yang kuat agar itu mengikat mereka dan siapa saja, karena kita menjaga aspek-aspek hukum ke depan yang nanti bisa saja timbul akibat daripada proses ini,” paparnya.

Carolus Bolly menambahkan pihaknya berharap BPK atau KPK bisa memberikan saran, sehingga pemerintah daerah tidak salah untuk melakukan tahapan pembayaran itu.

Melihat postur APBD tahun 2017 masih defisit, bahkan tidak tertutup kemungkinan tahun 2018 juga defisit, padahal kebutuhan anggaran untuk infratruktur PON cukup tinggi, imbuh Carolus Bolly, hal itulah yang membuat DPR Papua mendorong PAP itu agar PT Freeport Indonesia segera membayar.  Sebab, itu merupakan sumber-sumber pendapatan asli daerah Provinsi Papua. (Tiara)

Dibaca 50 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Berita Terkini