Komisi IV Pertanyakan Proses Pekerjaan Infrastruktur di Daerah

  |  August 18, 2017

Sinut Busup saat melakukan kunjungan di Wamena belum lama ini Sinut Busup saat melakukan kunjungan di Wamena belum lama ini

Komisi IV Pertanyakan Proses Pekerjaan Infrastruktur di Daerah

Lintas Daerah Written by  Minggu, 13 Agustus 2017 21:10 0
Rate this item
(0 votes)

Jayapura, - Ketua Fraksi Keadilan Nasional Papua, Sinut Busup mempertanyakan proses pekerjaan fisik dari Pemerintah Provinsi Papua. Pasalnya, hingga memasuki semester III tahun anggaran 2017, banyak pekerjaan yang belum  berjalan.

Ia mengaku, terdapat sekitar  70 persen pekerjaan fisik infrastruktur belum berjalan, salah satunya pembangunan jalan di Distrik Musafat Kabupaten Jayawijaya dengan anggaran Rp 30 miliar.
 “Saya sidak ke sana dan melihat belum ada pekerjaan sama sekali, padahal sudah dianggarkan,” tegas Sinut Busup akhir pekan kemarin.

Ia merincikan beberapa pekerjaan yang belum dilakukan seperti, jembatan Wosi, jalan Bokondini – Kelila dan jembatan penghubungnya, jalan Wolo-Ilaga hingga Kobagma belum tuntas, dan beberapa lapangan terbang , seperti lapter Koropun, lapter Ninia, lapter Saminage dan Panggema di Kabupaten Yahukimo,

 Bahkan, beberapa infrastruktur jalan di Pegunungan Bintang juga belum dikerjakan, padahal sudah dianggarkan.

 “Nah sekarang sudah Agustus 2017,  normal waktu tinggal 4 bulan.  Apakah penyerapan anggaran APBD Induk 2017 sudah berjalan, atau anggarannya sudah dikemanakan? Karena sudah ada tendernya, DPA juga sudah keluar, sekarang ini salah dari ULP atau LPSE atau kontraktornya?,” tandasnya.

Selain itu, untuk di Kota Jayapura pembangunan ring road sudah dialokasikan Rp 80 miliar pada APBD 2017, namun sampai sekarang pekerjaan belum dilakukan. Belum lagi jembatan Hamadi – Holtekamp juga belum ada tanda-tanda kegiatan.

 “Jadi masterplannya itu belum siap, sementara kami yang di DPRP didesak untuk disahkan semua anggaran-anggaran ini, tapi fisiknya belum jalan,” ujarnya.

Sekretaris Komisi IV DPR Papua ini mengingatkan agar Dinas PU, Perhubungan dan Pertambangan agar  segera membuat masterplannya. Sebab, jika tanpa masterplan maka semua pekerjaan yang sudah dianggarkan tidak akan berjalan secara fisiknya. “Kita bicarakan semua anggaran yang nilainya sudah ada, sekarang jika sudah ada di APBD induk, maka itu dianggarkan lagi di APBD perubahan, dana tidak perlu dikembalikan terus,” tandasnya.

Lanjutnya, lambannya pembangunan infrastruktur di Papua ini, tidak terus-terusan menjadi silpa. Ia khawatir jika lambannya proses pembangunan infrastruktur ini, akan berdampak terhadap penyerapan anggaran Pemprov Papua tahun 2017.

 “Sekarang DPR Papua capek mendorong itu, tapi kenyataan seperti itu. Sisa empat bulan ini, pekerjaan bisa jalan atau tidak. Sebab, tidak ada waktu lagi, bisa terbengkalai. Kalau anggaran yang sudah ada, tidak perlu lagi datang dan menanyakan itu lagi kepada DPR,” imbuhnya. (Tiara)

Read 16 times

Tinggalkan Komentar

Pastikan anda memasukan semua informasi yang diperlukan, yang bertanda (*). kode HTML tak diizinkan.