Pasific Pos.com | Legislatif Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dandes Pegubin

  |  24 October, 2017

Anggota DPR Papua, Ignasius Mimin. Anggota DPR Papua, Ignasius Mimin.

Legislatif Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dandes Pegubin

Headline Penulis  Rabu, 09 Agustus 2017 19:30 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

Jayapura, - Seperti diberitakan sebelumnya, Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Papua temukan indikasi penyelewengan Dana Desa Tahun 2016 di Kabupaten Pegunungan Bintang hingga 3,6 Millyar.
Hal ini diungkapkan Dir Krimsus Polda Papua, Kombes Pol. Edy Swarsono saat ditemui di ruang kerjanya Senin (7/8) sore. baca disini, Dandes Pegubin Terindikasi Diselewengkan Hingga Milyaran Rupiah

Anggota DPR Papua dari daerah Pegunungan Bintang, Ignasius Mimin mendukung  sepenuhnya langkah Polda Papua melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi atau penyelewengan dana desa senilai Rp 3,6 miliar di Kabupaten  Pegunungan Bintang.

Ia meminta Polda Papua untuk mengusut tuntas kasus tersebut.  Bahkan dugaan kasus serupa yang ada di seluruh wilayah Tanah Papua.
 “Polisi harus diusut hingga tuntas dan diungkapkan kepada publik,” tegas Ignasius Mimin, Rabu (9/8).

Selaku wakil rakyat dari Pegunungan Bintang, Mimin sapaan akrab politikus Golkar ini mengaku sangat menyayangkan adanya pemotongan dana yang diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan tersebut. Apalagi alasan yang disampaikan, penggunaan dana itu, digunakan  untuk membayar pajak sebesar Rp 15 juta per kampung pada tahun 2016.

Ia mengatakan, jika memang ada aturan untuk pemotongan pajak, hendaknya itu disosialisasikan terlebih dahulu. Tidak perlu lakukan pemotongan diam-diam.

“Informasi dana desa dipotong itu sudah bukan rahasia lagi, banyak keluhan yang saya terima, sehingga Polda Papua harus menyelesaikan kasus ini, hukum pencuri uang dan buka kasus ini agar masyarakat tau pelaku-pelaku yang suka memakan hak rakyat,” tegas Mimin.

Ia menghimbau para kepala kampung yang mengelola dana desa itu, harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.  Bukan disalah gunakan untuk kepentingan pribadi.
 Sebelumnya, Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua menemukan indikasi dugaan  penyelewengan dana Desa Tahun 2016 di Kabupaten Pegunungan Bintang hingga mencapai Rp 3,6 milyar.

Direskrimsus Polda Papua Kombes Pol Edy Swarsono mengatakan, penyelewengan dana desa itu, diduga melibatkan tiga tersangka yakni AE, KK dan DH yang merupakan oknum pegawai Dinas Pemberdayaan Kampung Kabupaten Pegunungan Bintang dengan modus pembayaran pajak.

“Tiga calon tersangka ini melakukan tindakan korupsi dana desa dengan alasan pembayaran pajak, sehingga dana desa senilai  Rp 555 juta perkampung dipangkas Rp 15 juta dari total kampung yang ada sebanyak 227 kampung yang menerima anggaran dana desa,” imbuhnya. (Tiara)

Dibaca 212 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Berita Terkini