Pasific Pos.com | Dua Pegawai Bank Papua Tersangka Dalam Kasus Bupati Biak

  |  21 September, 2017

Dir Krimsus Polda, Papua Kombes Pol Edy Swasono Dir Krimsus Polda, Papua Kombes Pol Edy Swasono

Dua Pegawai Bank Papua Tersangka Dalam Kasus Bupati Biak

Headline Penulis  Selasa, 08 Agustus 2017 20:53 font size decrease font size increase font size 1
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

JAYAPURA,- Direktoran Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, menetapkan dua tersangka baru dalam kasus penyalahgunaan dana APBD Pemda Kabupaten Mamberamo Raya tahun anggaran 2012-2013 senilai 84 millyar, dimana sebelumnya satu tersangaka sudah ditetapkan yakni Thomas Ondy yang kini menjabat sebagai Bupati Biak Numfor sejak bulan Oktober lalu.

Hal ini disampaikan Dir Krimsus Polda Papua, Kombes Pol Edy Swasono saat ditemui diruang kerjanya Selasa (8/8) siang,
Dirinya menuturkan dua tersangka yang baru ditetapkan merupakan pegawai Bank Papua berinisial SB (45) dan TSA (45).

“Mereka ditetapkan sebagai tersangka karena berperan dalam membantu pencairan dana dari Kas daerah ke rekening pribadi Bupati Biak,” pungkasnya.
Lanjut Edy, rencananya berkas P19 Thomas Ondi serta berkas P21 dua tersangka baru akan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Papua guna ditindak lanjuti.

baca juga, Masyarakat Biak Tuntut Kasus Korupsi Bupati Thomas Ondi Dituntaskan

“Kedua tersangka baru akan dikenakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana kasus korupsi,  dan kita juntokan pasal 55 ayat 1 KUHP keikutsertaan,”tuturnya.
Dirinya menambahkan dalam kasus ini juga pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Mamberamo Raya, Demianus Kyu-Kyu oleh penyidik Direktorat Polda Papua.

“Anggota Ditkrimsus juga sudah memeriksa mantan Bupati Mamberamo raya bulan Juli kemarin sebagai saksi,”jelasnya.
Sementara kata Edy, terkait lamanya kasus ini terkendala lantaran birokrasi dan ijin presiden, sebab tersangka Thomas Ondi sampai saat ini masih menjabat sebagai Bupati.

“Proses ini cukup lama karena kita terhambat birokrasi dan izin ke Presiden, karena sampai saat ini tersangka masih aktif sebagai Bupati. Dan selain itu juga sikap Bupati itu kurang koperatif, sebab sudah beberapa kali dilakukan pemanggilan dalam proses perkara yang dilakukan tapi tidak diindahkan,” ucapnya.

Dibaca 344 kali

1 comment

  • Comment Link dorus wakum Sabtu, 26 Agustus 2017 01:23 posted by dorus wakum

    Koordinator Umum Nasional Papua LSM.KAMPAK Papua Dorus Wakum, menduga ada rekayasa kasus Thomas Alva Edison Ondy, tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi APBD Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2011-2013. Hal ini dilihat dari proses bolak-baliknya kasus tersebut antara Kejaksaan Tinggi Papua dan pihak Polda Papua. Diduga kuat Pihak Kejaksaan Tinggi Papua sengaja memperlambat Proses dengan mengulur-ulur waktu proses dengan dalil kurang ini dan itulah, sehingga memberikan beban kepada pihak Polda Papua. Jika pihak Polda Papua sudah serius menangani kasus tersebut hingga penetapan tersangka, berarti pihak kejaksaan tinggi papua juga sebagai jaksa penuntut umum, harus benar-benar serius melaksanakan tugasnya sebagai Jaksa negarawan, bukan jaksa-jaksaan, demikian tutur dorus wakum. Belajar dari sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang selalu direkayasa sehingga tersangka tidak ditahan dan dibiarkan menghirup udara bebas hingga dipersidanganpun dibiarkan menghirup udara bebas oleh pihak kejaksaan. Sesungguhnya seorang tersangka ketika sudah ditetapkan oleh institusi hukum baik itu Polda Papua ataupun Kejaksaan tinggi papua, seharusnya wajib hukumnya ditahan, bukan malah dibiarkan bebas berkeliaran sambil diperiksa. Hal ini dinilai tidak memberikan rasa keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, secara khusus masyarakat papua tetapi lebih khusus lagi masyarakat mamberamo raya dan Biak Numfor. KAMPAK Papua juga mempunyai sejumlah bukti hari ini adanya sejumlah kasus tindak pidana korupsi yang mana Tersangkanya masih bebas-bebas saja sambil menjalani proses persidangan seakan-akan tidak punya masalah hukum yang merugikan banyak orang. Diduga ada keterlibatan Oknum Aparat Penegak Hukum (OAPH) yang yang dengan sadarnya merekayasa proses hukumnya sehingga tidak ada yang disebut PENAHANAN terhadap TERSANGKA. melihat dinamika dan dugaan ini yang sementara dimainkan di tingkat kejaksaan tinggi papua alias di Jaksa Penuntut Umum. Untuk hal dimaksud, maka KAMPAK Papua secara sadar melapor kepada KPK supaya segera melakukan supervisi, dan bila perlu dengan fakta-fakta hukum dilapangan, KPK dapat mengambil alih kasus tersebut disertai dengan Penangkapan dan penahanan terhadap TERSANGKA Thomas Alva Edison Ondy demi memenuhi unsur Keadilan Sosial bagi masyarakat Mamberamo raya dan juga Biak Numfor, sebab Korupsi adalah musuh kita bersama, Korupsi adalah Musuh Bangsa , dan Korupsi adalah penyakit Sosial Akut, serta Korupsi adalah Perbuatan Bejat atau Perbuatan Biadab membuat sengsara hidup banyak orang. KAMPAK Papua masih menaruh harapan besar kepada Oknum Aparat Penegak Hukum (OAPH) yang memiliki hati nurani dan mau menegakkan hukum sesuai prosedur dan melaksanakannya sebagai Panglima dalam tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh negara dan diemban dalam menjalankannya demi Nusa, Bangsa, dan Negara, demikian Ungkap Dorus Wakum selaku koordinator umum KAMPAK papua yang masih menaruh harapan kepada Jaksa-Jaksa Penuntut Umum yang memiliki Hati Nurani untuk sama-sama memerangi Penyakit Sosial yang disebut dengan Kejahatan Kemanusiaan Luar Biasa (Extra Ordinary Crimes), tuturnya.

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.