Sebelum PSU, KPU Papua Akan Lakukan Pleno Pada 119 TPS

  |  August 18, 2017

Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 2, Mathius Awoitauw, SE. M, Si dan Giri Wijayantoro, ketika mendengarkan penyampaian Ketua KPU Provinsi Papua yang Juga pelaksana KPU Kabupaten Jayapura, Adam Arisoi, dalam Rakor KPU dan 5 Paslon, di Hotel Grand Alison, Senin (31/7). Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 2, Mathius Awoitauw, SE. M, Si dan Giri Wijayantoro, ketika mendengarkan penyampaian Ketua KPU Provinsi Papua yang Juga pelaksana KPU Kabupaten Jayapura, Adam Arisoi, dalam Rakor KPU dan 5 Paslon, di Hotel Grand Alison, Senin (31/7).

Sebelum PSU, KPU Papua Akan Lakukan Pleno Pada 119 TPS

Headline Written by  Senin, 31 Juli 2017 22:26 font size decrease font size increase font size 0
Rate this item
(0 votes)

SENTANI- Jadwal Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Jayapura yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, di 229 TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada tanggal 9 Agustus 2017 mendatang terancam molor. Pasalnya, KPU Papua akan menyelesaikan hal-hal teknis seperti melakukan pleno terhadap 119 TPS, sebelum melaksanakan PSU.
Hal itu disampaikan Ketua KPU Papua, Adam Arisoi, ketika dikonfirmasi wartawan usai melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Lima Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Jayapura, di Grand Allison Hotel, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (31/7) kemarin.

Berdasarkan pantauan, rapat koordinasi ini awalnya dihadiri lima pasangan calon (Paslon), namun tiba-tiba tiga paslon seperti nomor urut 1, nomor urut 3 dan nomor urut 5 melakukan aksi walk out saat pelaksanaan Rakor berlangsung.
Menurutnya, hingga saat ini masih ada 119 TPS yang belum diplenokan, maka jumlah 119 TPS ini harus diplenokan terlebih dahulu baru bisa melaksanakan PSU.
Sampai saat ini jadwalnya masih tetap tanggal sembilan Agustus. Ya, namanya kan juga jadwal yang pasti akan molor, tidak mungkin dia akan pas waktunya. Kalau berdasarkan tahapan sebenarnya kita sudah siap. Tapi, ada hal-hal teknis yang perlu diselesaikan, ujarnya, Senin (31/7) kemarin.
Menurut Adam, pihaknya sudah siap melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 9 Agustus 2017 mendatang. Namun ada hal-hal teknis yang perlu diselesaikan, seperti jumlah TPS 119 itu yang harus diplenokan terlebih dahulu atau harus terbuka kepada publik.
Apakah waktu yang ada saat ini cukup atau tidak. Sehingga kami sampaikan kalau waktunya cukup, maka pada tanggal 9 Agustus pasti akan jalan (terlaksana). Tapi kalau tidak cukup, ya berarti jadwalnya kita mungkin molor sedikit paling dua atau tiga hari kedepan, katanya.
Terkait adanya permintaan penundaan PSU dari tiga Paslon baik itu nomor 1, nomor 3 dan nomor 5, KPU Papua menyatakan, sangat tidak profesional jika ada permintaan penundaan PSU dari para peserta atau Paslon.
Bukan alasan mereka, dan surat pernyataan mereka sebenarnya nggak profesional bagi kami. Sangat kurang professional lah, karena mereka adalah bagian yang mempunyai acara PSU ini. Mereka tidak boleh menyatakan menolak atau menunda dan seharusnya mereka mendukung, sehingga proses ini tetap jalan, tegasnya.
Kami ini sudah terbuka, juga kami sudah kasih jadwalnya. Tapi, mereka anggap kita belum terbuka, ya itu bagian dari hak konstitusi mereka, tambah Adam Arisoi.
Ketika ditanya soal tindakan ketiga Paslon, yakni Nomor Urut 1 Yanni, Nomor Urut 3 Godlief Ohee dan Nomor Urut 5 Jansen Monim yang melakukan aksi walk out saat kegiatan Rakor berlangsung, Ketua KPU Papua Adam Arisoi mengakui itu merupakan hak mereka terkait walk out dari Paslon nomor urut 1, nomor urut 3 dan nomor urut 5 pada acara rapat koordinasi dengan seluruh paslon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura.
KPU Papua mengakui tidak pernah tertutup dengan seluruh pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Jayapura terhadap proses pelaksanaan PSU.
Ya, itukan hal biasa dan hak mereka. Silahkan-silahkan saja, tapi kami mau sampaikan disini bahwa selama ini kami tidak pernah tertutup (selalu terbuka) kepada semua paslon. Apalagi semua jadwal kami sudah sampaikan, berarti mereka sudah tahu terhadap proses yang kami lakukan dan juga terkait dengan rekruitmen PPD secara terbuka yang kami laksanakan di Hotel Sentani Indah, ujarnya.
Kita berharap jangan publik atau rakyat dibohongi. Apalagi soal rekruitmen perangkat penyelenggara inikan hak kami. Karna dari Bawaslu juga punya kewenangan membentuk perangkat penyelenggara ditingkat bawah. Jadi, tidak perlu kami diawasi, karena proses yang kami lakukan ini dari publik yang akan mengawasi dan menilainya, tukasnya. (Jems)

Read 130 times

Tinggalkan Komentar

Pastikan anda memasukan semua informasi yang diperlukan, yang bertanda (*). kode HTML tak diizinkan.