Pemaparan UU Pemda dan ASN, Diwarnai Protes Para Bupati | Pasific Pos.com

| 20 November, 2019 |

Pemaparan UU Pemda dan ASN, Diwarnai Protes Para Bupati

Papua Barat Penulis  Sabtu, 11 April 2015 17:17 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, – Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN) kemarin dibedah oleh dua pakar UU dihadapan para peserta dan tamu undangan Rapat Kerja (Raker) Bupati/ Walikota dan Musrembang tingkat Provinsi Papua Barat di Audotorium PKK Provinsi Papua Barat, Arfai Manokwari.
Dalam Raker Bupati dan Musrembang yang diikuti oleh gubernur, bupati / walikota dan pejabat eselon 2, 3 Provinsi dan kabupaten / kota se Provinsi Papua Barat ini dua dua pakar yang hadir untuk memaparkan isi kedua UU adalah Ketua Tim Revisi UU Pemda, Made Suwandi dan Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), Irham Dilmy.
Dalam pemaparan mengenai UU no 23 tahun 2014, Made Suwandi mengungkapkan sesuai dengan UU tersebut, urusan pemerintah yang wajib diotonomikan dibagi menjadi dua yaitu urusan yang terkait dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial, perumahan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
Sedangkan untuk yang tidak terkait dengan pelayanan dasar disebutkannya yaitu pertahanan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kepemudaaan dan olahraga, pemberdayaaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan anak, lingkungan hidup, ketahanan pangan, kependudukan dan catatan sipil, keluarga berencana, tenaga kerja, perhubungan, statistic, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika.
Sedangkan untuk bidang yang dapat dipilih untuk diotonomikan kata Suwandi adalah kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energy dan sumberdaya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. Untuk pilihan, Suwandi mencontohkan kedepan, Kabupaten /kota yang mempunyai potensi bidang tersebut yang boleh menegotomkan bidang tersebut.
“Contohnya nanti yang punya dinas pariwisata itu, daerah yang memiliki potensi wisata saja, jadi memang ini akan lebih focus untuk memenuhi target kunjungan wisata,”ungkapnya.
Selain itu, UU ini kata Suwandi juga mengatur tentang aturan untuk menyampaikan keluhan masyarakat kepada kinerja Pemda. Untuk menghindari politisasi kasus / keluhan, Ia mengungkapkan pelaporan atau pengaduan disampaikan melalui BPKP diwilayah masing-masing, dari BPKP nantinya akan dipilih mana yang memang masalah kebijakan/ administrasi/ diskresi (non justisia), mana yang kasus atau perkara (pro justisia).
“Kalau masalah kebijakan nanti bisa diselesaikan di kementerian atau Pemda atau Majelis Pertimbangan TPTGR yang ditindak dengan pakta integritas, sedangkan kalau perkara bisa diproses hukum melalui kepolisian/ kejaksaan, kemudian akan dilanjutkan dengan pengadilan dan sangsi pidana, ini penting BPKP pisahkan agar tidak terjadi kriminilisasi dengan menganggap semuanya adalah perkara pidana,”ujarnya.
Tidak hanya itu saja, Suwandi juga memaparkan tentang tata cara perbaikan Peraturan Daerah (Perda) yang salah dan perlu diperbaiki. Ia mengungkapkan apabila selama ini Perda yang salah sukar untuk diperbaiki dengan adanya UU ini Perda yang salah akan mudah diperbaiki atau dicabut.
“Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah juga bertugas mengawasi dan membatalkan Perda baik di Provinsi maupun di Kabupaten / Kota, namun kekuasaan Gubernur ini tidak boleh sewenang wenang, karena Kabupaten/ kota bisa mengajukan peninjauan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), kalau memang Gubernur dan Mendagri sepakat untuk membatalkan Perda, Perda yang bersangkutan bisa dibatalkan, namun apabila dari pihak pembuat Perda mengajukan eksekutif revieuw kepada Mahkamah Kontitusi (MK) dan diterima maka Perda tersebut bisa dipakai kembali,”terangnya.
Dalam pemaparan tersebut, Ia juga membeberkan bahwa apabila dalam Gubernur tidak mau melantik Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih karena adanya alasan pribadi, tugas pelantikan tersebut bisa diambil alih oleh Wakil Gubernur, atau tataran yang lebih tinggi yaitu Mendagri. Tidak hanya Kepala Daerah, Ia juga mengaku hal tersebut juga berlaku untuk para Kepala SKPD.
Tidak hanya itu saja, Suwandi menambahkan sebagai wakil Pamerintah Pusat didaerah, Gubernur juga wajib membuat program sesuai dengan rencana strategis nasional. “Kalau kebijakan strategis nasional ditolak oleh Kepala Daerah karena perbedaan partai atau lainnya, Pemerintah Pusat bisa berikan surat peringatan, kalau tetap saja menolak bisa saja Gubernur dan Bupati/ Walikota bersangkutan diberhentikan baik sementara atau tetap,”tegasnya.
Dikatakannya, untuk masalah sangsi, UU ini juga penuh dengan sangsi kepada dia yang melanggar aturan. Pemeberian sangsi ini, guna menciptakan Pemerintahan yang bersih dan benar-benar melayani masyarakat.
Sementara untuk pemaparan dari Wakil Ketua Komisi ASN, Irham Dilmy tentang UU ASN mengungkapkan lahirnya uu ini dikarenakan tingkat efektifitasanya Pemerintahan di Indonesia masih jauh dibawah Negara-negara ASEAN lainnya. Oleh karena itu dengan adanya UU ini, Indonesia akan efektif dalam Pemerintahan sehingga pada tahun 2025 Indonesia sudah termasuk dalam kategori dynamic governance (Pemerintahan dinamis) seperti Singapura.
“Kita harap bisa seperti Singapure yang nomor 1 dalam efektifitas Pemerintahan, padahal aturannya tidak banyak, tapi saat ini Indonesia banyak aturan saja belum bisa efektif, aturan juga belum semua dipatuhi,”terangnya.
Ia menambahkan bahwa dengan UU ASN ini, kedepan pemilihan jabatan untuk eselon 2 (Kepala SKPD) harus dilakukan dengan system seleksi terbuka. “Kepala Daerah tidak bisa kaya dulu main tunjuk saja yang dekat, tetapi sekarang harus terbuka, seleksi, ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen ASN,”ungkapnya.
Dilmy mengungkapkan tujuan dari UU ASN adalah meningkatkan independensi dan netralitas, kompetensi, kinerja, integritas, kesejahteraan, kualitas pelayanan public, pengawasan dan akuntabilitas. Untuk meningkatkan netralitas ASN, dalam UU ini dipisahkan antara jabatan karier dan kabatan politik, dimana ANS/ PNS yang akan maju dalam Pilkada harus mengundurkan diri dari jabatannya.
Hal ini dikatakannya untuk menghindari adanya politik balas dendam dan balas budi pasca Pilkada berlangsung. “Jangan sampai tidak netral, yang membantu dikasih hadiah jabatan, yang tidak membantu dapat hukum dengan dipindahkan atau dinonjobkan dari jabatan, ini sudah banyak kejadian, makanya dalam UU ini ASN harus Netral,”tegasnya.
Hal ini juga sesuai dengan system merit yang merupakan inti dari ASN yaitu tidak boleh diskriminasi dan KKN, tidak boleh malarang aktifitas, tidak boleh berpolitik.
Terkait dengan banyaknya pejabat yang menolak pasal yang menyebutkan PNS / ASN harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri jadi Kepala Daerah, Dilmy menegaskan hal tersebut bisa saja terjadi apabila Mahkamah Kontitusi (MK) membatalkan pasal tersebut. “Saat ini sudah ada permintaan yudisial review ke MK mengenai pasal ini, jadi kita tunggu saja hasilnya, bulan-bulan Juli sudah diperkirakan sudah ada titik terang,”terangnya.
Bupati Sorong Selatan, Otto Ihalauw dalam sesi Tanya jawab mengungkapkan Negara perlu membuat klasterisasi untuk penerapan UU ini sebelum dilaksanakan. “Mana Daerah yang kuasai IT, mana yang tidak, jangan sampai menimbulkan masalah,”ungkapnya.
Sementara Bupati Maybrat, Karel Murafer kepada pemateri mengungkapkan UU ASN sangat merugikan para PNS/ ASN yang didaerah. Ia mengungkapkan ini diskriminasi bagi orang Papua karena apabila mau maju dalam Pilkada harus mengundurkan diri. Hampir sama dengan Bupati Maybrat, Bupati Raja Ampat, Markus Wanma menanyakan hal serupa dengan Bupati Maybrat.
“Kalau yang mau maju harus mundur, kapan harus mundur, saat pendaftaran diri ke KPU atau saat sudah mendapatkan rekomendasi,”tanyanya.
Karateker Bupati Manokwari Selatan, Edi Budoyo juga memprotes pasal tersebut. Ia mengaku dari banyaknya Kepala Daerah di Indonesia, setelah dilakukan survey banyak Kepala Daerah yang diluar PNS yang terlibat dalam kasus korupsi, sedangkan yang berasal dari PNS jumlahnya sedikit. Ia meminta agar pasal tersebut bisa ditinjau kembali.
Selain itu, Ia juga meminta adanya perlakukan yang adil kepada calon kepala daerah yang akan maju. Ia meminta apabila PNS harus mundur, Kepala Daerah difinitif dan anggota DPR yang akan mencalonkan diri juga harus mendur.
Kritikan pedas muncul dari Bupati Fakfak, Muhammad Uswanas mengungkapkan ini merupakan diskriminasi. Ia menyarankan agar semua bebas dari politik sekalian Pemerintah pusat membuat aturan supaya Kepala Daerah ditunjuk langsung oleh Pemerintah Pusat.
 Sementara Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat, Musa Kamudi meminta agar untuk wilayah Papua ada kekhususan penerapan ASN ini. “Ada zona kekhususan yang harus Pemerintah pusat pertimbangkan,”ucapnya.
Menjawab pertanyaan tersebut Made Suwandi mengungkapkan orang dalam jabatan politik adalah mengatur mandate rakyat dalam pemikiran strategis, sedangkan orang karier bertugas untuk menerjemahkan pemikiran strategis orang politik menjadi program yang mendukung pemikiran-pemikiran tersebut.
“Orang politik yang mau berkarier silahkan tinggalkan jabatan politik, daftar CPNS, siapa tahu tembus, orang karier yang mau berpolitik ya sama, lepas atau mundur dari jabatan karier,”ungkapnya. Ketidak adilan dikatakannya masih terjadi karena dalam UU Pilkada, anggota DPR tidak harus mundur dari jabatannya, sedagkan PNS, Polri, TNI harus mundur. Hal ini bisa terjadi karena UU merupakan produk politik yang juga disusun oleh DPR di senayan.
Untuk pihak-pihak yang tidak sepakat dengan pasal yang tidak memperbolehkan PNS maju dalam Pilkada, Ia menyarankan agar mengajukan yudisial review kepada MK.
Sementara Dilmy sependapat dengan Suwandi, Ia menyarakan agar para Bupati dan semua peserta Raker yang memprotes pasal diatas, menunggu keputusan Yudisial Review MK. “Sudah ada sidang 3 kali, sebelum Juni sudah selesai, apakah akan dibatalkan pasal tersebut,”pungkasnya. [CR 30]

Dibaca 1304 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.