KPK Geledah Tiga Lokasi Korupsi Mantan Gubernur Papua | Pasific Pos.com

| 22 February, 2019 |

KPK Geledah Tiga Lokasi Korupsi Mantan Gubernur Papua

Index Kriminal Penulis  Kamis, 18 September 2014 22:21 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

“Wartawan Dilarang Meliput Penggeledahan KPK”

Jayapura,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu di Bhayangkara III jalan Hang Tuah nomor 99 RT.04 RW 07 Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Senin (9/9) siang.
Penggeledahan itu dilakukan menyusul penetapan Barnabas Suebu sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Detailing Engineering Design Pembangkit Listrik Tenaga Air di Sungai Mamberamo, Kabupaten Mamberamo, Papua Tahun 2009-2010.
Selain menggeledah rumah mantan Gubernur Papua, sembilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Pembangunan Irian Jaya di Jalan Batu Karang Nomor 4 RT/02 RW/VII, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Senin (8/9).
Eliezer Mundoni, penjaga kantor konsultan Pembangunan Irian Jaya  menyebutkan para penyidik KPK itu datang dengan menggunakan tiga unit mobil Inova warna hitam dan memeriksa sejumlah dokumen. "Termasuk komputer saya juga ada anggota KPK yang ketik-ketik atau utak-atik," katanya.  
Menurut Eliezer, dalam pemeriksaan tersebut anak kedua Mantan Gubernur Barnabas Suebu, Linda Suebu tengah menemani para penyidik KPK dalam memeriksa dokumen.   "Selain itu ketua RT, Pak Jimmy Paat juga ikut menemani dalam pemeriksaan tersebut. Saya belum tahu apa saja yang diperiksa dan apa saja yang akan disita atau diambil oleh KPK," kata dia.
Eliezer mengatakan kantor KP, didirikan oleh Barnabas Suebu bersama sejumlah rekannya pada akhir 1970-an dan pernah mengerjakan sejumlah proyek pemerintah.  Kantor KP terdiri dari tiga gedung, salah satu gedung itu bekas rumah mantan Manejer Persipura Jayapura, Spencer Infandi.
Usai menyaksikan penggeledahan, Jimmi selaku Ketua RT/02 RW/VII, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan mengatakan, penggeledahan yang dilakukan KPK dilakukan sejak pukul 10.00 WIT pagi. Jimmi menyebutkan dirinya hanya sebagai saksi dan turut menandatangi dokumen.
”Mereka periksa-periksa saja, dari pukul 10.00 atau pukul 11.00 pagi. Saya jadi saksi mereka melakukan penggeledahan, sebab ini masih dilingkungan saya, dan mereka meminta ijin kepada saya untuk menemani mereka,” aku Jimmi usai menyaksikan penyidik KPK melakukan penggeledahan Kantor Konsultan Pembangunan Irian Jaya, Senin malam.
Jimmi juga membeberkan, dalam penggeledahan itu, penyidik KPK yang berjumlah sekitar 9 orang membawa beberapa dokumen terkait proyek pengadaan Detailing Engineering Design Pembangkit Listrik Tenaga Air di Sungai Mamberamo, Kabupaten Mamberamo Raya.”Saya nggak bisa hitung dokumennya, karena dibawa pakai kantong plastic,” bebernya.
Disinggung apakah ada salah satu anak Barnabas Suebu di dalam Kantor Konsultan Pembangunan itu saat penyidik KPK melakukan penggeledahan ? Jimmi mengakui ada. ”Ya, ada. Tapi kurang tahu dia sebagai ada, karena saya cuma menyaksikan saja,”katanya.
Sementara itu, Juru bicara KPK, Johan Budi saat dikonfirmasi mengatakan, penggeledahan tidak hanya dilakukan di rumah mantan Gubernur Papua periode 2006_2011, tetapi juga dilakukan di tiga lokasi lainnya.
Pertama, jelas Johan, Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua yang beralamatkan di jalan raya Abepura, Kota Raja. Kemudian, Kantor Konsultasi Pembangunan Irian Jaya yang beralamat di jalan Batu Karang nomor 4, RT.02 RW 07, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.
Penggeledahan terakhir, lanjut dia, di Rumah La Musi Didi, yang beralamat di jalan Jaya Asri blok F nomor 21. Dalam kasus ini, La Musi Didi merupakan kontraktor yang juga ikut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus ini.
" Ya memang betul, kami melakukan penggeledahan terhadap rumah mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu, tidak hanya rumah beliau, tetapi ada tiga lokasi lainnya yang juga ikut kami geledah," ujar Johan Budi melalui pesan singkat, Senin (8/9/2014).
Dalam penggeledahan ini, kata Johan, KPK menurunkan 20 penyidik dari total 27 penyidik yang dimiliki KPK. Dalam pemeriksaan mereka dibantu anggota Brimob Polda Papua sebanyam 20 personil. "Ini untuk mengantisipasi saat penggeledahan saja," lanjut Johan.
Secara terpisah, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Sulistyo Pudjo Hartono saat dikonfirmasi Pasific post membenarkan adanya permintaan bantuan dari KPK untuk membantu pengamanan bagi para penyidik selama melakukan penggeledahan.
”Ya, benar ada sekitar 15 orang dari Brimob Papua yang diperbantukan untuk pengamanan penyidik KPK selama melakukan penggeledahan. Pengamanan ini sesuai permintaan dari KPK , tapi kami hanya melakukan pengamanan, bukan penggeledahan,” kata Pudjo, Senin (9/9).
Sebelumnya, KPK menetapkan mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu sebagai tersangka dalam kasus pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Sungai Mamberamo ini, pada 5 Agustus 2014 lalu.
Barnabas Suebu ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua 2008-2011 Jannes Johan Karubaba serta Direktur Utama PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya (KPIJ) La Musi Didi. PT KPIJ, diduga kuat melakukan penggelembungan harga proyek tersebut, hingga merugikan Negara sebesar Rp.35 milyar dari total anggaran proyek Rp.56 milyar
Sementara itu, KPK saat melakukan geledah Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua, Wartawan Dilarang Meliput. Bahkan wartawan TV One untuk wilayah Jayapura, Papua, Jorsul Sattuan dilarang mengambil gambar oleh oknum Brimob Polda Papua saat tim KPK melakukan penggeledahan di bagian keuangan Kantor Dinas Pertambangan Provinsi Papua.
Jorsul Satuan kepada Pasific Post menyatakan kekecewaan atas apa yang dialaminya saat melakukan tugas jurnalistik.
"Saya dilarang meliput. Oknum anggota Brimob maaf Bang di sini (lantai 4 bagian keuangan Dinas Pertambangan Prov Papua) dilarang ambil gambar," kata Sul panggilan akrabnya.
Sayangnya, menurut Sul, ia tidak sempat melihat secara baik nama lengkap dan pangkat oknum Brimob yang melarang dirinya untuk ambil gambar.
"Yang saya lihat hanya ada tulisan Gegana warna biru gelap lengkap pula dengan senjata laras panjang di tangan," ujarnya.
Sul menerangkan bahwa sebelumnya ia sempat merekam aktifitas penggeladahan tim KPK tersebut selama 2 menit.
"Saya sesalkan hal itu, informasi ini kan untuk publik, kenapa harus di tutup-tutupi. Kalau di Jakarta wartawan bisa ambil gambar, kenapa di sini (Papua) tidak bisa," keluh Sul.

Dibaca 924 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.