Kasus Paniai, DPR Papua Surati Presiden | Pasific Pos.com

| 15 December, 2019 |

Kasus Paniai, DPR Papua Surati Presiden

Index Headline Penulis  Rabu, 01 April 2015 17:25 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- DPR Papua menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah aktivis HAM di Papua dan Jakarta di ruang Banggar DPR Papua, terkait penembakan warga di Kabupaten Paniai pada Desember 2014 lalu.
Ketua DPR Papua, Yunus Wonda SH dalam pertemuan itu mengatakan, selama ini tak pernah ada proses penyelesaian terhadap berbagai kasus di Papua. Tapi pihaknya akan dorong terus dari sisi politiknya karena hanya dengan begitu pusat bisa memperhatikan setiap kasus. Oleh karena itu, pihaknya  akan buat rekomendasi dalam penyelesaian kasus Paniai.
 “Kami akan menyurati Presiden, Komnas HAM RI dan  juga akan bentuk Pansus untuk kasus Paniai. Semoga lewat kasus ini, bisa masuk kasus yang lain. Saya punya fealing kasus ini akan menguap, dan semua pihak yang diduga terlibat akan cuci tangan. Ini bukan masalah Kapolda diganti atau apa, kita mau dia bertanggungjawab atas kasus yang ada dulu," kata Yunus Wonda disela-sela pertemuan yang berlangsung di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR Papua, Selasa (31/3) siang.
Politisi partai Demokrat ini mengatakan, DPR Papua akan mengawal kasus Paniai hingga ada hasilnya. Apapun hasilnya akan disampaikan kepada masyarakat agar mereka tahu. Apalagi selama ini semua kasus pelanggaran HAM di Papua menguap begitu saja. Tak ada kasus yang penyelesaian bisa memberikan keadilan kepada korban dan keluarganya.
"Ini yang menyebabkan kepercayaan orang Papua kepada bangsa ini semakin habis. Selain itu pejabat Papua sendiri kadang kasus pelanggaran HAM dianggap biasa-biasa saja. Tapi kalau tak ada pemekaran, dianggap luar biasa. Jadi mana yang penting, nyawa orang Papua atau pemekaran. Sementara orang di luar Papua menilai kasus itu luar biasa. Tapi kami DPR Papua siap mengawal kasus ini, " tegasnya.
Ditempat yang sama, Ketua Dewan Adat Paniai, John Gobay mengatakan, Tim Mabes Polri, dan TNI sudah ke Paniai. Kalau mereka katakan tidak ada saksi, itu omong kosong. Tim dari LPSK dan Komnas HAM RI juga sudah ke sana.
"Sudah jelas, saksi dan saksi korban sudah sebutkan beberapa nama dan tanggungjawab komando. Kapolda dan Pangdam jangan bilang sangt sulit, itu omongkosong. Tak perlu otopsi. Dengan data yang sudah ada, sudah terindikasi pelanggaran HAM berat," tandasnya.
Sementara itu, salah satu aktifis HAM dari Jakarta, Usman Hamid mengatakan, pihaknya mendukung sikap politik DPR Papua yang akan mengawal penuntasan kasus Paniai. Karena  Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM ini jugalah yang direkomendasikan sekitar 13 ribu 542 orang yang menggalang petisi online. Sehingga KPP HAM ini sangat penting.
"KPP HAM ini penting, karena KPP HAM ini juga punya landasan hukum yang jelas. KPP HAM ini bermuara pada pengadilan HAM nantinya. Sebab tim - tim yang dibentuk di luar itu, tak mungkin bisa dibawa ke pengadilan, “ jelas Usman.
Oleh karena itu, pihaknya juga mendukung DPR Papua membentuk Pansus Paniai untuk mendorong secara politik agar kasus ini tak berhenti di tengah jalan.
"Kuncinya, kalau sebuah peristiwa tak ditanggapi sebuah keputusan politik resmi pembentukan politik resmi sesuai UU, tak ada kerangka waktunya. Tidak jelas kapan dimulai, kapan berakhir. Tapi kalau dibentuk tim resmi sesuai aturan hukum yang jelas, itu ada batas waktunya. Dari penyelidikan dinaikkan, jadi penyidikannya juga punya batas waktu 30 hari atau 20 hari jika diperpanjang lagi, “ terangnya.
Usman menambahkan, kalau buktinya tidak cukup maka dihentikan penyelidikannya.  Tapi kalau cukup dilanjutkan.namun  proses penuntutan juga ada batas waktunya.
 “Jadi sepanjang tak ada tidak ada keputusan politik negara atau institusi negara yang resmi, Maka kita tak akan pernah tahu kapan dia harus selesai, “ tutupnya. (Tiara)

Dibaca 1811 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.