Penyerapan Anggaran Masih Rendah | Pasific Pos.com

| 15 December, 2019 |

Penyerapan Anggaran Masih Rendah

Index Lintas Daerah Penulis  Kamis, 18 September 2014 20:43 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Sentani – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, Yohanis Eluay seusai Penutupan Sidang Paripurna III Masa Sidang II, pekan kemarin menilai penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk Kabupaten Jayapura dalam bentuk program masih rendah.
Terkait dengan hal tersebut, Yohanis meminta kepada pihak eksekutif dalam hal ini Bupati Jayapura bersama jajarannya untuk lebih fokus membangun masyarakat di daerah ini, sebab jika tidak maka kemungkinan tingkat penyerapan APBD perubahanpun akan mengalami nasib yang sama dan dapat meninggalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang besar di akhir tahun 2014 seperti halnya apda akhir tahun 2013 yang lalu.
“Jumlah APBD Perubahan yang disepakati itu nominalnya besar, sedangkan waktu efekti untuk eksekutif bekerja sangat sempit. Tinggal Bulan September, Oktober, November dan Desember, empat bulan ini jika tidak dimanfaatkan dengan baik dan fokus mengelola APBP bagi pembangunan di masyarakat, maka tidak mustahil SILPA 2014 akan sama besarnya dengan SILPA 2013,” tandasnya.
Lanjut Eluay, jika daya serapan APBD maupun APBDP rendah maka hal tersebut menjadi indikator bahwa kinerja bupati dan wakil bupati rendah. Sebaliknya, jika daya serapan APBD maupun APBDP Kabupaten Jayapura tinggi maka hal tersebut juga menjadi indikator tentang tingginya kinerja pimpinan daerah.
Dikatakan, dari hasil laporan yang disampaiakan pada proses persidangan lalu, ditemukan ada sejumlah dana dari APBD Induk yang belum terserap. Seharusnya, dana APBD induk digunakan sebaik mungkin demi pembanguna masyarakat, banyak pembangunan infrastruktur yang dapat dibagun menggunakan dana APBD induk namun belum dikerjakan.
Berangkat dari pengalaman tersebut, politisi Partai Golkar mengharapkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Jayapura agar mengawasi dan mengevaluasi kinerja kepala SKPD. Jika kedapatan ada SKPD yang kerja tidak maksimal bisa langsung dikoreksi agar memacuh masing-masing SKPD menyelesaikan pekerjaan pada empat bulan akhir.
“Apalagi Bupati dan Wakil Bupati telah mencanangkan Kabupaten Jayapura sebagai kabupaten bebas KKN serta orientasi mengejar penilai BPK opini Wajar Tanpa Pengecualian dapat tercapai,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Jayapura dua periode ini. (arf)

Dibaca 992 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.