Upaya Melindungi Hak Perempuan Papua | Pasific Pos.com

| 20 June, 2018 |

Upaya Melindungi Hak Perempuan Papua

Sosial & Politik Penulis  Senin, 22 Agustus 2016 08:59 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Organisasi Peduli Perempuan Papua Saat Menggelar Jumpa Pers di Kopi Tiam Abepura.

 

JAYAPURA,- Organisasi peduli perempuan Papua yang tergabung dalam Tim Penyusunan Laporan Bayangan CEDAW Papua mengungkap data dan informasi yang tidak di laporkan pemerintah Indonesia.

Kepada wartawan di Kopi Tiam, Abepura-Kotaraja, Papua, Veranda Kirihio, Direktur Yayasan Harapan Ibu mengatakan, masih banyak Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan Papua yang tidak dipenuhi melalui laporan penyusunan pemerintah Indonesia.
Tim yang tergabung dalam beberapa lembaga ini mengatakan, data tersebut diperoleh dari masyarakat sipil yang tersebar di empat wilayah di Jayapura, Timika, Nabire, Biak, Merauka hingga Papua Barat.
"Kami telah bekerja selama kurang lebih 1,5 tahun dari Juli 2015 hingga hingga 2016. Papua masih minim informasi dan penanganan dari pemerintah Indonesia," ujar Veranda.
Sebagai bentuk pengawasan, Convension on the Elimination of All Form of Diskrimination Against Women (CEDAW) Papua, terus berupaya mangumpulkan data dari masyarakat sipil yang tentunya sudah melalui kebenaran atau keabsahan untuk di laporan ke pemerintah Indonesia.
"Pada 6 Seprtember 2015, kami menghasilkan beberapa lembar fakta. Kami nenerima informasi bahwa negara tidak melaporkan kondisi perempuan Papua," ujarnya.
Sementara itu, Zandra Mambrasar, Elsham Papua merinci, ada empat lembar fakta yang berhasil di kumpulkan, yaitu perempaun dengan HIV/AIDS, kekerasan KDRT, keadilan, 15 tahun Otonomi Khusus perempaun Papua belum mendapatkan perhatian serius.
Satu diantara empat lembar fakta tersebut yang menurutnya, ada pada kasus KDRT dan tidak adanya pemenuhuan hak-hak perempuan Papua dalam memperoleh akses layanan hukum, sosial, kesehatan, budaya pendidikan.
"Kami memperoleh melalui wawancara kepada warga. Intinya kasus KDRT pada perempuan masih ada walaupun sudah punya UU nomor 23 tahun 2004 dan Perdasi Nomor 8 Tahun 2013 dan Perdasus Nomor 1 Tahun 2011 tentang pemulihan hal korban kekerasan peremuan. Belum ada jaminan hidup untuk korban KDRT dan kekerasan lainnya," ujarnya.
"Kami sudah melakukan tiga kali workshop guna menyusun dan menulis sebuah laporan berdasarkan situasi HAM perempuan di Papua melalui mekanisme CEDAW Papua sesuai tugas masing-masing," tambahnya. (Ramah)

Dibaca 237 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX

Trending Topik