Papua Sudah Biasa Dengan Harga BBM Mahal | Pasific Pos.com

| 20 August, 2019 |

Papua Sudah Biasa Dengan Harga BBM Mahal

Index Ekonomi & Bisnis Penulis  Kamis, 18 September 2014 16:06 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,-  Pengurangan jatah bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang kini diberlakukan membuat banyak pihak kewalahan. Namun tidak di Papua. Khusus solar dan premium, warga Papua sudah terbiasa harga mahal.
Asisten II Bidang Pembangunan dan ekonomi Sekda Papua, Ellia Loupatty, mengemukakan khusus solar dan premium, warga Papua sudah terbiasa dengan tingkat kemahalan.
Terutama di wilayah Pegunungan Tengah, 1 liter solar dan premium berkisar Rp 65 ribu-Rp75 ribu meski pasokan normal. Apalagi saat langka bisa mencapai Rp200 ribu per liternya.
"Di Papua sudah terbiasa dengan BBM yang mahal, apalagi di gunung. Makanya jangan tambah masalah, kita harus membuat kebijakan keberpihakan pada masyarakat. Bukan karena otonomi khusus saja, melainkan karena kondisi geografis," paparnya.
Menurutnya, perlu rapat bersama dengan Pertamina supaya membuat langkah – langkah  khusus menyangkut BBM seperti solar dan premium. Hal inilah yang  menurut Loupatty perlu diketahui oleh pemerintah pusat dan juga pihak PT Pertamina.
Saat didesak wartawan lagi tentang dampak pengurangan jatah BBM bersubsidi untuk Papua di APBN Perubahan 2014. Loupatty mengaku dirinya  tidak bisa menjawab karena harus dirapatkan. “Tetapi sebenarnya kalaupun pengurangan subsidi itu, khusus di daerah pegunungan sudah terbiasa membeli BBM dengan harga yang sangat mahal di seluruh Indonesia, sejak 25 tahun lalu,”tukasnya. 
Sebelumnya General Manager - Marketing Operation Region (MOR) VIII – Pertamina wilayah Maluku dan Papua, Mohammad Irfan, mengaku kuota khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk tahun 2014 ini, memang berubah dari rencana awal.  “Awalnya sesuai APBN 1,22 juta kilo liter dengan APBN – P ini berubah menjadi
1,17 juta kilo liter yang memang mengalami penurunan,”terangnya kepada wartawan saat memberikan keterangan pers terkait peran Pertamina sebagai penyalur BBM bersubsidi, di Restoran B’One – Jayapura, Rabu lalu.
Dijelaskannya, hasil proposal dari Pertamina MOR VIII sampai dengan akhir tahun, kuota BBM bersubsidi dianggap cukup, namun harus dilakukan pengawasan dengan ekstra ketat, agar jangan sampai nantinya ada pembelian yang dilakukan oleh konsumen  yang tidak wajar, sehingga menyebabkan kuota Maluku dan Papua yang seharusnya cukup 1,17 juta KL, karena ada perilaku konsumen yang membeli dengan jumlah yang tidak wajar, akan menjadi tidak  cukup.
 “Pertamina akan melakukan pengawasan dengan ekstra ketat dengan pengendalian yang sifatnya terbatas, itu harus kita lakukan supaya kuota yang ada di Maluku dan Papua cukup sampai dengan akhir tahun ini,”tegasnya didampingi Jeffri Affandi Fuel selaku Manajer Retail Fuel Marketing MOR VIII dan Fernando Ginting.
Namun, secara over all dari wilayah Maluku – Papua dan Papua Barat, penyaluran di semua lembaga penyalur semua normal, apabila dibandingkan dengan wilayah yang lain.
 “Kami akan pastikan itu semua dan ini sampai dengan akhir tahun, kebutuhan masyarakat akan bahan bakar ini bisa terpenuhi, seperti di luar wilayah Papua,”ujarnya.
Ditegaskannya lagi, saat ini Pertamina tidak melihat soal ketersediaan pasokan BBM, apakah itu di wilayah pesisir atau di pegunungan. Moh Irfan kembali menegaskan bahwa sampai sekarang itu, dari pola, volume penyaluran yang telah disalurkan oleh Pertamina MOR VIII semuanya masih dalam kondisi normal dan belum dilakukan pembatasan.
Dijelaskannya lagi akhir – akhir ini memang di beberapa daerah khususnya di luar daerah wilayah Maluku dan Papua memang terjadi antrian BBM yang cukup panjang. Diakuinya kuota BBM bersubsidi secara nasional yang awalnya, 48 juta kilo liter (KL), akan tetapi dikoreksi dalam APBN-P diubah menjadi 46 juta KL.

Dibaca 1114 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.