Pemprov Tak Lagi Terima Pindahan PNS dari Kab/Kota

  |  August 20, 2017

Pemprov Tak Lagi Terima Pindahan PNS dari Kab/Kota

Info Papua Written by  Selasa, 21 Jun 2016 06:16 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Papua Elysa Auri,SE,MM, saat berjabatangan dengan pimpinan SKPD, usai memimpin apel di Lingkungan Dinas Otonom Kotaraja senin (20/6) kemarin.

 

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua tidak lagi akan menerima pindahan pegawai negeri sipil dari Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Pasalnya, sampai saat ini pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi papua, sudah melebihi dari uraian tugas dan jabatan.

Demikian hal tersebut ditegaskan oleh Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Papua Elysa Auri, SE, MM, saat mewakili Gubernur Papua, memimpin Apel di Lingkungan pemerintah Provinsi papua di Dinas Otonom Kotaraja,Senin (20/6), kemarin pagi.
“Saat ini saja sudah ada 7000 lebih PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, sementara yang memperolah uraian tugas, yang jelas, hanya sekitar 5000 lebih, sedangkan yang sisahnya sekitar 2000 PNS,tidak sesuai dengan uraian tugas, hanya datang duduk, tanda tangan dan pulang, sehingga demi penataan organisasi, sementara kami tidak menerima pindahan PNS dari Kabupaten dan Kota,”ungkapnya.
Bahkan sebagai wujud dari penataan disiplin PNS di Lingkungan pemerintah Provinsi Papua, menurut Elysa Auri, pihaknya sudah membentuk tim peningkatan disiplin kepegawaian sejak 10 Juni lalu, tim ini nantinya akan bekerja untuk melaksanakan tugasnya,dalam rangka meningkatkan disiplin PNS dalam melaksanakan tugas di kantornya masing-masing.
“Kepada kepala SKPD saya juga harapkan untuk selalu melakukan pembinaan kepada staf, jika pegawai tidak masuk kantor, maka tidak salahnya pimpinan tanyakan ke eselon III  atauIV, jika perlu ke rumah dan tanyakan apa kendala dari staf tersebut, sehingga memacu staff untuk rajin ke kantor melaskanakan tugasnya,”ungkapnya.
Sebab menurut Elysa Auri, saat ini Provinsi Papua sudah mendapatkan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK-RI,sementara yang bekerja sehingga Predikat tersebut bisa diperoleh oleh Provinsi Papua adalah pegawai, dalam kenyataan manejemen kepagawaian saja masih memerlukan pembanahan-pembenahan, sehingga perlu dilaksanakan pembenahan-pembanahan ke depan dibidang manejemen kepegawaian.
 “saya juga sudah kordinasi dengan Badan keuangan, pasalnya ada pegawai kita yang sudah meninggal, tapi gajinya masih jalan, ini menunjukan bahwa sistem kepegawaian kita masih lemah, sehingga ke depan perlu ada pembenahan,”tukasnya.
Bahkan ke depan, dirinya targetkan jika saja pembenahan manejemen pengelolaan kepegawaian Provinsi papua sudah berjalan dengan baik pada tahun 2017 mendatang, maka sistem yang akan bekerja dalam kepegawaian di Provinsi Papua, akan berjalan lebih efektif, efesien dan ekonomis, agar dapat memberikan pelayana pemerintahan dan pembangunan yang baik kepada masyarakat. (Bams)

Dibaca 178 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.