Pempus Jangan Memberikan Janji Manis Kepada Papua

  |  August 20, 2017

Pempus Jangan Memberikan Janji Manis Kepada Papua

Headline Written by  Selasa, 21 Jun 2016 05:59 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Thomas Sondegau

 

JAYAPURA,- Anggota DPR Papua, Thomas Sondegau secara tegas meminta kepada Pemerintah Pusat (Pempus) yang datang ke Papua ini, termasuk Anggota DPR RI, dan DPD RI untuk tidak memberikan janji manis kepada Papua.

Hal ini diungkapkan Thomas, lantaran setiap kunjungan pejabat pusat termasuk DPR RI  dan DPD RI  ke Papua, selalu menjanjikan dan katanya siap mendukung Rancangan Undang-Undang Pemerintah Otonomi Khusus di Tanah Papua atau dikenal  dengan RUU Otsus Plus.
Ya, selama ini setiap kunjungan pejabat pusat, termasuk DPR RI selalu menyatakan siap mendukung RUU Otsus, namun kenyataannya sampai sekarang tidak masuk Prolegnas Prioritas tahun 2016. Itu khan sama mereka hanya  menebar janji-janji saja,” tegas Thomas Sondegau di ruang kerjanya, Senin (20/6) kemarin.
Diakui, pejabat pusat, DPR RI maupun DPD RI yang berkunjung ke Papua selalu menyatakan dukungannya terhadap perjuangan RUU Otsus Plus. “Saya jujur katakan, selalu DPR RI, DPD RI maupun pejabat pusat datang memberikan dukungan RUU Otsus Plus. Sekarang bolanya ada di mereka, mereka siap menetapkan atau tidak? Kita jujur kita semua anggota DPR, DPD maupun pejabat pusat, datang ke Papua dengan bahasa yang enak siap mendukung RUU Otsus Plus,” jelasnya.
Ia pun mempertanyakan para pejabat pusat termasuk anggota DPR RI, DPD RI termasuk tim pemantau Otsus dalam memperjuangkan aspirasi rakyat Papua dalam memperjuangkan RUU Otsus Plus tersebut.
“Sekarang mereka berjuang atau tidak? Kalau datang omong kosong saja di Papua, ya tidak perlu datang ke Papua. Hanya sekedar jalan dan bawa diri ke Papua, padahal dia sendiri tidak mendukung kita,” ketus Thomas.
Padahal lanjut Thomas,  pada saat sidang di DPR RI, ternyata RUU Otsus Plus tidak masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2016.  “Kalau hanya datang dan menyatakan dukungan RUU Otsus Plus, ya kapan kalau tidak ada action. Itu sama saja memberikan gula-gula manis saja ke Papua. Selama ini tipu-tipu saja mereka,” tukasnya.
Soal revisi terhadap UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001, diakui Thomas Sondegau sebenarnya sudah terakomodir dalam RUU Otsus Plus, yang berdasarkan dari hasil evaluasi Otsus di Papua.
Bahkan,kata Thomas Sondegau,  RUU Otsus Plus itu sudah diserahkan Pemprov Papua kepada Presiden RI, Ir Joko Widodo dan sudah di Baleg DPR RI.
Untuk itu, pihaknya mendesak kepada DPR RI dan pemerintah pusat untuk mendorong RUU Otsus Plus tersebut, agar ditetapkan menjadi UU Otsus Plus, bukan mau melakukan evaluasi terhadap Otsus.
“Jadi, tidak bisa orang main-main dengan RUU Otsus Plus, seolah-olah emerintah pusat tidak melihat RUU Otsus Plus yang tengah didorong. Namun itu diabaikan, tetapi sekarang mau lakukan evaluasi terhadap Otsus.  Saya secara pribadi tidak terima, karena semua muatan itu, kami sudah muat dalam RUU Otsus Plus itu,” tandasnya.
Apalagi, lanjut  Thomas Sondegau, dalam RUU Otsus Plus itu sudah mengakomodir kepentingan OAP, kepentingan pemerintah Provinsi Papua dan kewenangan pengelolaan SDA, yang sekaligus untuk menjawab berbagai permasalahan di Papua.
Ia pun mendesak agar RUU Otsus Plus itu harus diterima untuk kepentingan rakyat dan pemerintah di Tanah Papua.
“Yang sekarang kita tunggu itu, dibawah Presiden RI Joko Widodo, dorong Otsus Plus itu, disitu pemerintah daerah akan mengatur diri sendiri dan kewenangan lebih luas lagi dalam mengelola sumber daya alam. Kita tunggu itu yang didorong. Harus terima RUU Otsus Plus, tidak bisa mereka datang menyatakan akan melakukan revisi terhadap Otsus, namun mereka mengabaikan RUU Otsus Plus,”  tutupnya. (Yuni)

Dibaca 361 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.