Harapan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Terhadap Kajati Papua

  |  July 23, 2017

Festifal Budaya Lembah Baliem ke 28

Harapan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Terhadap Kajati Papua

Papua Barat Written by  Rabu, 08 Jun 2016 14:46 No comment
Rate this item
(0 votes)

Manokwari, TP – Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan C. Warinussy, SH memberikan apresiasi atas penunjukkan Fachruddin, SH selaku Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua yang baru. Ia menambahkan, ini juga sebagai bentuk penyegaran di tubuh Kejati Papua.

“Sekaligus sebuah langkah memberi motivasi lebih bagi segenap unsur penyelidik dan penyidik tindak pidana korupsi di lingkungan Kejati Papua hingga ke segenap pimpinan dan jajaran kejaksaan di tanah Papua dalam melakukan penindakan lebih lanjut,” sebut Warinussy dalam press release yang diterima Tabura Pos, kemarin.
 
Sebelumnya, Kajati Papua dijabat Herman da Silva yang dipercayakan menjabat Inspektur III pada Jaksa Muda Pengawasan (Jamwas) Kejagung RI, sedangkan penggantinya, Fachruddin, sebelumnya menjabat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Bangka Belitung.
 
Diungkapkan Warinussy, kasus tindak pidana korupsi di tanah Papua, baik di Provinsi Papua dan Papua Barat, akhir-akhir ini cukup marak dan diduga kuat melibatkan peran sejumlah pejabat tinggi, baik di jajaran eksekutif (pemerintah daerah), legislatif (parlemen lokal), bahkan bisa jadi di lingkungan lembaga kultural daerah, seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) di Papua dan Papua Barat.
 
“Kalangan swasta dan badan usaha milik negara maupun daerah juga diduga keras terlibat dalam beberapa kasus yang sudah mengemuka akhir-akhir ini, sehingga hendaknya ini dapat dicermati oleh saudara Fachruddin sebagai Kajati Papua yang baru,” harap Warinussy.
 
Ia merincikan, sejumlah kasus menonjol dan menarik, khususnya di Papua Barat yang perlu diusut dan didalami Kejati Papua di bawah kepemimpinan Kajati, Fachruddin, diantaranya dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pemda Provinsi Papua Barat terhadap KONI Papua Barat yang saat ini sedang disidik Polda Papua Barat.
 
“Saya pribadi dan kalangan pegiat anti rasuah di daerah ini memandang bahwa penetapan AR (mantan Ketua Harian KONI Papua Barat) dan YR yang juga mantan Ketua Harian KONI Papua Barat, sebenarnya masih bisa diusut ke jajaran pimpinan daerah, baik di jajaran eksekutif maupun legislatif di Papua Barat, termasuk Ketua dan Bendahara dari KONI Papua Barat sendiri saat ini,” bebernya.
 
Warinussy menambahkan, demikian juga halnya dalam dugaan tindak pidana korupsi dana pembangunan hunian tetap di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, yang laporannya sudah disampaikan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari, tapi sampai sekarang seperti ‘lenyap ditelan jin’.
 
“Penting juga dilakukan audit investigasi dalam konteks kerja sama antara Kejati Papua dengan lembaga terkait lain, seperti BPK atau BPKP untuk mencatat dugaan ketidakwajaran dalam kepemilikan harta bergerak maupun harta tidak bergerak dari sejumlah oknum pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga honorer di lingkungan Pemprov Papua Barat yang sangat mencolok dewasa ini,” tambahnya.
 
Diungkapkannya, ada oknum PNS atau tenaga honorer, dewasa ini bisa memiliki rumah mewah yang tersebar di dalam maupun di pinggiran Kota Manokwari. Ada pula yang dapat memiliki kendaraan mobil lebih dari satu buah, bahkan ada yang memiliki sejumlah kapling tanah di dalam dan di luar Kota Manokwari.
 
“Tentu audit dapat dilakukan dari sisi administrasi mengenai jenjang pangkat dan golongan serta ruang dari kerja oknum PNS atau honorer tersebut disertai jumlah gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan yang akhirnya bisa menjawab dari mana saja harta-harta tersebut mereka peroleh,” sebutnya.
 
Di samping itu, ungkap Warinussy, ada beberapa bendahara, oknum PNS, dan tenaga honorer di lingkungan Pemprov Papua Barat yang terkesan ‘sangat kaya’ dibandingkan pimpinan daerahnya, bahkan kepala biro atau kepala SKPD-nya sendiri, dalam konteks memiliki harta bergerak dan tidak bergerak, bahkan bisa memakai jasa pengawalan yang terkesan tidak prosedural dan menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. “Pertanyaannya, uang dari mana yang digunakan,” tanya Warinussy.
 
Ia memandang bahwa salah satu tugas penting Kajati Papua yang baru dalam konteks penegakkan hukum, khususnya berkenaan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Papua Barat yakni mempercepat bedirinya kejaksaan negeri (Kejari) Teluk Bintuni.
 
Menurutnya, berdirinya kejari Teluk Bintuni kelak akan menjadi indikator bagi keinginan akan hadirnya kejaksaan tinggi (kejati) Papua Barat dan ini menjadi dambaan semua rakyat, terlebih kalangan abdi hukum di daerah ini.
 
“Sehingga, tidak hanya dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi semata, tetapi juga dalam upaya penegakkan hukum secara umum dalam praktek sesuai amanat UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Ini karena di Papua Barat sudah ada Polda dan sejumlah polres sebagai ujung tombak dalam konteks penegakkan hukum, baik dalam kasus tindak pidana umum, juga korupsi, bahkan narkoba dan obat terlarang serta kasus di bidang lingkungan hidup maupun kehutanan serta perikanan,” pungkasnya. [HEN-R1]

Read 167 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.