Pasific Pos.com | Kinerja Anggota Baperda Dipertanyakan

  |  24 October, 2017

Kinerja Anggota Baperda Dipertanyakan

Lintas Daerah Penulis  Jumat, 20 Mei 2016 15:24 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Kornelis Yanuaring

 

Terkait penolakan lima Raperda Inisiatif Dewan

SENTANI,- Penolakan terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura pada Masa Persidangan I dengan materi sidang non APBD (Rabu,18/5) lalu bukan tidak beralasan namun sangat beralasan.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Kornelis Yanuaring saat di temui di Ruang Kerjanya, Kamis (19/5) kemarin memaparkan bahwa ada sejumlah alasan mendasar yang menjadi pertimbangan dewan untuk menunda pembahasan Raperda inisiatif dewan tersebut.
Diantaranya, Raperda inisiatif dewan yang disulukan itu dari sisi yuridisnya lemah sehingga dibutuhkan kajian-kajian hukum yang komperhensif kemudian diusulkan untuk ditetapkan menjadi Raperda Hak Konstitusional Orang Asli Kabupaten Jayapura maju bupati dan wakil bupati.
"Dengan ditolaknya semua Raperda hak inisiatif dewan dalam sidang non APBD ini menandahkan, kinerja ketua dan anggota Badan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Kabupaten Jayapura patut dipertanyakan,"bebernya.
lebih lanjut, dirinya mengungkapkan kelemahan yang sangat menonjol terletak pada pengusulan Raperda hak inisiatif dewan tentang hak konstitusional orang asli Kabupaten Jayapura maju bupati dan wakil bupati adalah, kedudukan Raperda tersebut tidak dapat mengesampingan peraturan perundang-undangan yang diatasnya.
“Secara hirarki perturan perundang-undangan tidak menunjang untuk Raperda itu menjadi sebuah Raperda karena ada akan bertentang dengan aturan yang diatasnya,” tandas Yanuaring.
Kendati demikian, pihaknya memberikan apresiasi juga kepada Baperda DPRD Kabupaten Jayapura yang telah merancang sebuah produk hukum namun tidak dibahas. Sebenarnya niat pembentukan Raperda sudah baik hanya saja judul, substabsi dari Raperda tersebut dinilai bertentangan dengan aturan.
“Fakta juga membuktikan lain, artinya jika kami DPRD Kabupaten Jayapura memaksakan mendorong Raperda hak konstitusional orang asli Kabupaten Jayapura maju bupati dan wakil bupati maka publik balik bertanya, bagaimana dengan dua Bupati orang asli Kabupaten Jayapura yang kini menjabat sebagai Bupati Biak Numfor dan Bupati Puncak Jaya,” pungkasnya.
Untuk itu, dirinya mengharapkan agar Raperda yang berpotensi menimbulkan multi tafsir seperti Raperda hak konstitusional oarng asli Kabupaten Jayapura maju bupati dan wakil bupati ditunda sambil menunggu kajian selanjutnya. (Jems)

Dibaca 274 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Berita Terkini