Bupati Jayapura Serahkan Dokumen LKPJ Kepada Dewan | Pasific Pos.com

| 22 November, 2017 |

Bupati Jayapura Serahkan Dokumen LKPJ Kepada Dewan

Lintas Daerah Penulis  Jumat, 20 Mei 2016 15:15 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

SENTANI,- Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si secara resmi menyerahkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawabannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura untuk disidangkan sesuai aturan kedewanan.

“Sudah menjadi kewajiban kami sebagai eksekutif menyerahkan LKPJ kepada legislatif untuk selanjutnya akan disidangkan,” ujar Bupati Mathius kepada wartawan usai pembukaan masa persidangan II dan pembukaan sidang paripurna II DPRD Kabupaten Jayapura tentang LKPJ Bupati Tahun 2015 di Ruang sidang dewan, Kamis (19/5) kemarin.
Dikatakan, penyampaian laporan keterangan pertangjawaban kepala daerah tahun 2015 ini merupakan bagian dari siklus rutin penyelenggaraan pemerintah daerah untuk secara transparan dan akuntabel menyampaikan informasih atas kebijakan dan hasil penyelenggaraan pemerintah tahun 2015 yang telah disetujui secara bersama dalam Perda penetapan APBD dan perubahan APBD.
Menurutnya, dokuemen LKPJ yang diserahkan kepada dewan tersebut disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007, dimana LKPJ kepala daerah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD).
“Kami berharap supaya dokumen LKPJ yang kami serahkan tersebut dapat di sidangkan oleh dewan untuk mendapat persetujuan melalui putusan sidang dewan yang terhormat,” ungkap bupati.
Sementara itu, Pimpinan Sidang yang juga sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring menjelaskan, setelah pihaknya membuka masa persidangan II dan pembukaan sidang paripurna II dengan materi LKPj bupati tahun 2015 , dilanjutkan dengan kunjungan kerja ke lapangan guna mengecek pembangunan daerah berdasarkan LKPJ.
“Saya berharap semua anggota dewan sesuai dengan tugas masing-masing dapat turun kelapangan berdasarkan LKPJ bupati mengecek agar sidang LKPJ akan dilanjutkan secepatnya untuk persetujuan dewan,” harap Politisi Partai berlambang Banteng Moncong Putih.
Yanuaring menyebut bahwa ada sedikit perbedaan yang ditemui dalam dokumen yang dibacakan bupati dengan yang dimilki oleh dewan, namun Korneles menganggap hal tersebut bukan sebuah kendala namun perlu mendapat perhatian pihak eksekutif untuk menyiapkan dokumen LKPJ untuk persidangan harus sama.
“Sehingga tidak terjadi kesahapahaman dan interpretasi yang berbeda dari legislatif dan eksekutif. Tadi sudah dijelaskan oleh ibu ketua Bappeda bahwa ada terjadi kesalahan tekhnis,” pungkas legislator Partai PDIP. (Jems)

Dibaca 353 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.