Lima Raperda Inisiatif Dewan Di Tolak

  |  August 18, 2017

Lima Raperda Inisiatif Dewan Di Tolak

Lintas Daerah Written by  Jumat, 20 Mei 2016 15:14 0
Rate this item
(0 votes)

Suasana Sidang non APBD DPRD Kabupaten Jayapura.

 

SENTANI – Wakil Ketua II DRPD Kabupaten Jayapura selaku pimpinan Sidang IV non APBD, Korneles Yanuaring menyebutkan, setelah menyimak dan mendengar secara seksama laporan pandangan fraksi dewan maka dari sejumlah Raperda yang diusulkan untuk di bahas, baik oleh eksektuif maupun legislatif yang diterima untuk dibahas ada lima Raperda.

“Lima Raperda yang masuk untuk dibahas adalah Rapeda usulan eksekutif sementara dua lainnya di serahkan untuk dikaji ulang, sedangkan Raperda inisiatif dewan sepenuhnya ditolak,” ujar Korneles di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Jayapura, Kamis (19/5) kemarin.
Menurutnya, Lima Raperda inisiatif dewan di tolak lantaran sebagian besar fraksi dari enam fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura dalam laporan pandangan fraksinya menolak untuk dibahas dalam masa sidang IV non APBD
Salah satu Raperda inisiatif dewan yang paling mendapatkan penolakan untuk dibahas dalam masa sidang IV adalah, Raperda tentang hak konstitusional Orang Asli Papua (OAP) asal Kabupaten Jayapura untuk maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura.
Ditempat yang sama, Ketua Fraksi PDIP yang juga sebagai Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jayapura, Hermes Felle menegaskan, hampir sebagian besar fraksi menolak Raperda inisiatif dewan termasuk fraksinya karena dinilai Raperda tersebut berbenturan dengan aturan yang diatasnya.
Sehingga dirinya menyarangkan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kabupaten Jayapura untuk meninjau ulang atau melakukan kajian lagi sehingga Raperda inisiatif dewan yang nanti akan diusulkan tidak bertentangn dengan aturan yang diatasnya.
Dikesempatan lain, Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Edison Awoitauw, ST menyatakan, bahwa Raperda inisiatif dewan tentang Hak Konstitusional OAP asal Kabupaten Jayapura untuk pembahasannya didewan mengalami jalan buntu karena sebagian anggota dewan menganggap bertentangan dengan aturan.
Dirinya bahkan menyarankan kepada teman-temannya untuk menunggu Peraturan Daerah Khusus(Perdasus) dari DPRP sebagai bentuk penjabaran dari Undang-Undang Nomor 21Tahun 2001Tentang Otonomi Khusus (Otsus) untuk hak konstitusional OAP barulah DPRD Kabupaten Jayapura menindaklanjuti. (Jems)

Read 148 times

Tinggalkan Komentar

Pastikan anda memasukan semua informasi yang diperlukan, yang bertanda (*). kode HTML tak diizinkan.