Pokja Agama MRP Minta Gubernur Himbau Para Bupati Turun Kampung | Pasific Pos.com

| 15 December, 2019 |

Pokja Agama MRP Minta Gubernur Himbau Para Bupati Turun Kampung

Index Sosial & Politik Penulis  Kamis, 18 September 2014 14:35 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

“Dari Kunker Ke Distrik Apawer Kabupaten Sarmi”

Jayapura,- Kehadiran UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua diharapkan mampu membangun kesejahteraan rakyat Papua, namun justru tidak dapat memberikan jawaban akan apa yang diharapkan  sehingga rakyat Papua menyatakan 13 tahun Otsus Papua telah gagal. Dengan demikian, untuk kedepannya dalam rangka menuju Papua Bangkit, Mandiri & Sejahtera, para Bupati harus turun ke kampung-kampung dan melihat kondisi masyarakat kampung yang sesungguhnya secara jarak dekat, bukan suruh staf ke kampung, karena bisa saja mereka tidak sampai ke kampung dan membuat laporan palsu.
Oleh karena itu, kami minta Gubernur Papua menghimbau para Bupati turun ke kampung-kampung dan lakukan diskusi dengan masyarakat supaya program pembangunan tidak lari jauh dari harapan masyarakat kampung, ujar Ketua Pokja Agama MRP, Pdt. Semuel K.Waromi, SH.MA, baru-baru ini usai melakukan Kunjungan (Kerja Kunker) ke Distrik Apawer Hulu Kampung Subu Kabupaten Sarmi Papua. Kata dia, kemarin kami lakukan Kunker ke dua Distrik daerah perbatasan Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya dan sesuai kondisi yang kami lihat ternyata pejabat  Bupati belum pernah turun ke kampung.
Sehingga terkesan masyarakat di beberapa Kampung dan Distrik tidak memiliki fasilitas umum yang bisa digunakan oleh masyarakat dan juga Kepala Distrik tidak ada ditempat, ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan masih kurang serta berbagai persoalan keterbatasan lainnya. Nah! Kalau sudah begini kapan kita mau bangun SDM Papua untuk kedepan, bantuan dana Otsus 100 juta tidak cukup, jadi yang harus dilakukan dengan adanya kebijakan dana Otsus 80 % ke pemerintah Kabupaten/Kota ini, para Bupati harus turun ke kampung-kampung dan temui masyarakat disana, dan juga para SKPD yang berhubungan langsung dengan masyarakat harus ke kampung dan tanya masyarakat tentang pembangunan seperti apa yang mereka mau supaya tidak salah program, ujarnya.

Dibaca 1158 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.