Pembatalan Perdasus 14 Kursi Adalah Hal Yang Wajar | Pasific Pos.com

| 20 August, 2019 |

Pembatalan Perdasus 14 Kursi Adalah Hal Yang Wajar

Index Sosial & Politik Penulis  Kamis, 18 September 2014 14:24 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Ketua Komisi D DPR Papua, Yan P Mandenas, S. Sos menyatakan, pembatalan perdasus 14 kursi Otonomi Khusus adalah hal wajar karena belum mengakomodir aspirasi rakyat dan banyak kepentingan elit plitik di dalamnya. Karena tanggal 3 September 2014 lalu, MRP secara resmi telah menyurat ke DPR Papua meminta putusan sidang dicabut dan dikembalikan ke MRP. .
“Sudah sewajarnyalah Perdasus itu dibatalkan, saya setuju dibatalkan untuk dikaji lebih dulu. Kalau kita lihat drafnya itu hanya mengamankan kepentingan elit politik,” kata Yan Mandenas dalam keterangan persnya di salah satu caffe di Jayapura, Minggu (14/9) kemarin.
Menurut dia, sebelum Perdasus ini disahkan, pihaknya adalah salah satu anggota yang sangat menentang keras tentang represtansi 14 kursi tersebut, karena secara aturan dianggap banyak bertentangan dengan aturan dan pengesahannya sangat dipaksan.
"Belum ada gambaran rakyat mana, lalu yang mana mau mewakili DPR Papua melalui 14 kursi  mekanismenya gimana? Yang ada masing-masing kelompok mau menyelamatkan diri sehingga tidak ada ruang bagi rakyat, " tegas Yan.
Lebih jauh dikatakan bahwa, draf 14 kursi belum menggambarkan  apa yang diharapkan masyarakat, karena muatan draf hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.
”Kalau belum menggambarkan kepentingan rakyat dan sudah disahkan pasti akan mendapat kecaman dari berbagai pihak. Sekarang saja kita lihat akhirnya kan dikembalikan juga,” ketusnya.
Yan Mandenas yang juga sebagai Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua mengungkapkan bahwa, pembatalan hasil sidang itu sudah menjadi pembelajaran bagi semua pihak, termasuk dalam kewibawaan DPRP itu sendiri.
”Dengan adanya hal seperti ini harus menjadi koreksi kepada pimpinan dewan supaya tidak melegitimasi segala sesuatu yang sebenarnya tidak aspiratif. Selain itu, ini juga koreksi bagi pimpinan bagaimana mekanisme harus berjalan, " ungkapnya.
Menurutnya, dalam pelaksanaan sidang paripurna mekanisme putusan itu berjalan dan mendapat persetujuan dari semua anggota dewan, selain itu pengesahan 14 kursi mekanismenya tidak berjalan.
”Harusnya mekanisme internal berjalan, selama ini yang terjadi hanya lobi-lobi politik antara Dok II dan Badan Legislasi (Baleg) DPRP, sehingga hal ini sangat merendahkan dewan dengan menjula harga diri dewan, untuk mengamankan hal-hal yang tidak aspiratif, " tegasnya.
Yan menambahkan, mekanisme dalam sidang itu tetap harus berjalan, semua pembahasan dalam sidang bisa sahkan setelah berjalan sesuai mekanisme bukan disahkan dengan cara sepihak.
”Kita harap anggota dewan yang baru akan dilantik bisa menjalankan aturan main sesuai dengan mekanisme dan secara terbuka dilakukan dengan cara sepihak, " tandas Yan.

Dibaca 1356 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.