Penanganan Kasus HAM di Papua Oleh Pemerintah Lemah

  |  July 23, 2017

Festifal Budaya Lembah Baliem ke 28

Penanganan Kasus HAM di Papua Oleh Pemerintah Lemah

Rate this item
(0 votes)

Pengacara Hak Asasi Manusia (HAM) Papua, Gustaf R. Kawer

 

JAYAPURA - Pengacara Hak Asasi Manusia (HAM) Papua, Gustaf R. Kawer mengatakan, penangkapan terhadap 1888 orang anggota KNPB di Markas Kepolisian Brimob pada Selasa (3/5/2016)merupakan  penagkapan sewenang-wenang.

"Ini merupakan tindak pidana HAM. Kami sedang mengumpulkan data yang disiksa untuk digugat melakukan praperadilan", kata Gustaf di kepada Pasific Pos di kantor ELSHAM, Jalan Kampus USTJ Padang Bulan, Abepura, Papua, Rabu (4/5/2016).
Menurutnya, Kapolda Papua sendiri mengatakan bahwa penanggung jawab aksi tersebut akan diproses yang disebut-sebut sebenarnya kejadian tersebut merupakan betapa lemahnya pemerintah dalam menagani HAM di Papua, dan aksi ini menjadi pelajaran untuk pemerintah.
Lanjut Gustaf, berdasarkan catatan Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM),  kasus pelanggaran HAM di Papua yang dikategorikan berat ada 10 kasus, sementara yang sudah ditangani baru satu, yakni Abepura berdarah tanggal 7 Desember 2000, dan sudah masuk di pengadilan HAM Makassar.
"Dari sekian bayak kasus yang dilaporkan tidak pernah ditindak lanjuti pemerintah dan Komnas HAM Pusat, terhadap upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi HAM di Tanah Papua. Aparat pemerintah justru dominan menjadi aktor  pelanggaran HAM dengan alasan kekurangan alat bukti dan saksi, sehingga dari tahun 1998 hingga 2016 belum ada penyelesaian", ujarnya.
Senada Gustaf, Koordinator Divisi Monitoring dan infestigasi ELSHAM Papua, Daniel Randongkig menyebut, masuk dan tidaknya surat untuk melakukan aksi sama saja Polisi tidak akan mengeluarkan ijin. Karena setiap kali meminta ijin yang memasukkan ijik dimasukkan selalu ditahan.
"Mereka (KNPB yang ditangkap-red) disebut-sebut beberapa orang diantaranya mengalami penyiksaan pada berbagai kota di Tanah Papua dan di luar Tanah Papua", ujarnya.
Harusnya, lanjut Daniel, menyelesaikan kasus di Papua secara komprehensif bukan secara parsial. Yang harus diselesaikan sebenarnya yang menjadi dasar dari kasus tersebut, sehingga pemerintah lebih logis dalam menangani kasus di Tanah Papua.
Menurut Daniel, bersadarkan catatan ELSHAM Papua selama 3 tahun terakhir, kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua lebih cenderung disebabkan oleh pembatasan terhadap hak kebebasan berekpresi dan penyampaian pendapat di muka umum. (Ramah)

Read 350 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.