Papua Inginkan Biaya Pembangunan Infrastruktur PON 80 dari APBN

  |  August 20, 2017

Papua Inginkan Biaya Pembangunan Infrastruktur PON 80 dari APBN

Headline Written by  Kamis, 28 April 2016 11:23 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Tim DPR Papua dan Provinsi yang diwakili Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda foto bersama dengan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Alfitra Salam.

 

JAKARTA,- Anggota DPRP, yang terdiri dari Ketua Komisi IV DPRP Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Boy Markus Dawir, SP, Wakil Ketua Komisi IV DPRP, Chris Risamasu, Sekretaris Komisi V DPRP, Nason Utti,

Anggota DPRP, Maria Duwitau, dan sejumlah anggota DPRP lainnya serta Kepala Dinas Olaraga dan Pemuda (Kadisorda) Provinsi Papua, Yusuf Yambeyabdi, bertemu dengan Sekretaris Menteri (Sesmen) Kementrian Pemuda dan Olaraga RI, Alfitra Salamm.
Pada kesempatan itu, Kadisorda memaparkan mengenai progress perencanaan PON 2020 dan biaya yang dibutuhkan untuk sukses PON 2020.
Ketua Komisi IV DPRP, Boy Markus Dawir, SP, mengatakan, penyelesaian infrastruktur PON 2020 itu akan terselesai tuntas pada Tahun 2018 atau paling lambat Tahun 2019, itu jika ada keinginan baik bersama antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat.
 “Presiden Jokowi sudah letakan batu pertama pembangunan stadion utama PON di Kampung Harapan, Sentani sebagai tanda PON 2020 dilaksanakan di Papua. oleh karena itu, perlu adanya sharing dana dari APBN dan APBD,” ungkapnya dalam pertemuan dengan Sesmenpora di ruang kerja Sesmenpora di Jakarta.
Disisi lain, Komisi IV sudah mengundang Satker perumahan dalam rangka menyiapkan Rusunawa atau akomodasi untuk atlit pada 5 cluster penyelenggaraan PON 2020 ini, yang pada prinsipnya Satker perumahan ini siap.
Untuk itu, Komisi IV meminta agar Kemenpora dapat berkomunikasi dengan Kementrian PU PR dalam rangka ketersediaan akomdasi tempat tinggal bagi para atlit ini. misalnya cluster Jayapura kira-kira berapa banyak unit Rusunawa yang dibangun oleh Kementrian PU PR.
Hal lain, DPRP meminta Presiden Jokowi untuk meminta kesediaan PT. Freeport Indonesia untuk membangun fasilitas PON di empat cluster lainnya, bukan hanya di Mimika saja. Ini untuk memudahkan beban anggaran PON. Ini hanya terjadi bila ada tekanan kuat dari istana negara kepada PT. Freeport Indonesia.
 “Bagaimana negara memberikan perhatian serius agar pembangunan fasilitas PON 2020 ini, tidak merugikan rakyat dalam sisi pelayanan pembangunan bidang lainnya. Bila ada tekanan negara kepada PT. Freeport, pasti PT. Freeport membangun fasilitas PON itu,” tandasnya.
Komisi IV DPRP, tetap berkomitmen mengawal sukses PON 2020 ini, termasuk sudah turun untuk meminta dukungan rakyat dan rakyat sudah mendukungnya. Dengan demikian, jangan sampai PON 2020 ini tidak jadi dilaksanakan di Papua, karena dampak politiknya sangat besar bagi negara, karena akan ada penilaian bahwa Pemerintah Pusat tidak serius untuk urus Papua. Apalagi saat ini ada anggapan dari saudara-saudara kita yang berideologi berbeda, yang menyatakan bahwa janji apa lagi negara yang berikan, yang dianggap hanyalah omong kosong negara.
Kepala Dinas Olaraga dan Pemuda Provinsi Papua, Yusuf Yambeyabdi, dalam pemaparannya kepada Sesmen menyampaikan, komitmen Pemerintah Provinsi Papua untuk pelaksanaan PON 2020 dengan telah memaparkan baik di Komisi V DPR RI, Sesmen Pora dan kementrian terkait lainnya.
Dimana komitmen ini juga ditandai dengan setelah peletakan batu pertama pembangunan Venue/Stadion di Kampung Harapan, Sentani oleh Presiden Jokowi dan peletakan batu pertama pembangunan Sport Center di Mimika dan pembangunan stadion utama di Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura oleh Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe.
Pelaksanaan PON 2020 di Provinsi Papua sebagaimana kita sudah ketahui bersama bahwa penyelenggaraannya dalam bentuk Cluster (klaster) yang diselenggarakan pada 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Jayawijaya, Mimika, Biak Numfor, dan Merauke.
Untuk keseluruhan perencanaan proyek pembangunan fasilitas PON 2020 sudah dilelangkan dan diperkirakan akhir Tahun 2018 sudah selesai dibangun, dan ini mudah-mudahan menjadi berita baik bagi KONI Pusat dan KONI se-Indonesia untuk siapkan diri untuk berpartisipasi pada PON 2020 di Provinsi Papua.
Dengan pelaksanaan PON 2020 di Provinsi Papua, setidaknya turut mendongkrak visi misi Pemerintah Provinsi Papua yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mandiri dan sejahtera.
Untuk membangun fasilitas PON 2020 itu dibutuhkan dana sebesar Rp 10,3 T, sebab ada fasilitas yang sifatnya dibangun baru kembali. Tetapi juga ada yang dibantu oleh stakeholder seperti Sport Center di Mimika yang sudah selesai dibangun oleh PT. Freeport Indonesia dengan nilai kurang lebih Rp 300 M. Namun, baik biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun yang dibantu oleh stakeholder itu menjadi satu  perhitungan anggaran, karena semua anggaran yang dibebankan untuk membangun fasilitas PON 2020 adalah dipertanggungjawabkan oleh Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, S.IP, MM
 “Kami sudah menyerahkan master plan dan laporkan progress Kami dan kebutuhan anggaran ke Sesmenpora, maka Kami tinggal menunggu tanggapan dari Kemenpora dan bagaimana upaya Kemenpora ke Presiden Jokowi dan Kementrian terkait untuk sukses PON 2020, karena kemammpuan anggaran kami Pemerintah Provinsi Papua hanyalah Rp 3 T,” jelasnya.
Kepada Sesmen KadisOrda sampaikan, Pemerintah Provinsi Papua berusaha keluar dari zona kritis di tahun ini. Zona kritis artinya semua yang sifat bangun baru dilakukan kontrak multiyears dari sekarang, kalau itu sudah dilakukan dari sekarang maka Pemerintah Provinsi Papua sudah keluar dari zona kritis.
Venue-Venue yang dibutuhkan sekali itu yaitu venue berupa in door, contohnya untuk cabang olaraga Taekwondo dan Karate yang diharapkan dapat menggunakan fasilitas di Merauke namun kondisi bangunannya sudah tidak layak, maka harus dibangun baru dan hal lainnya. Sedangkan untuk tempat tinggal atlit, ada rencana untuk pembuatan rumah susun untuk tempat tinggal atlit.
Untuk tahun ini, alokasi APBD untuk membangun fasilitas PON anggarannya sebesar Rp 250 M dan tahun berikutnya Rp 750 M, sedangkan sisanya hanya terserap Rp 500 juta,” bebernya.
Waktu presiden lakukan peletakan batu pertama, presiden mengaku apakah dirinya (Presiden) membantu 80 persen atau 20 persen, namun soal berapa anggaran itu belum diketahui, karena apakah Presiden Jokowi membantu dalam bentuk barang/fisik bangunan atau uang, tetapi untuk kebutuhan anggaran yang sudah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Papua kepada Presiden Jokowi melalui surat resmi sebesar Rp 5,4 T. Akan tetapi Presiden Jokowi diharapkan membantu 80 persen anggaran untuk pembangunan venue-venue dan fasilitas pendukung PON lainnya.
“Fasilitas PON yang dibangun menggunakan sistem multiyear selama dua tahun, karena jika menggunakan sistem lelang, tentunya target pembangunan Venue-Venue dan lainnya tidak tercapai karena waktu terbuang banyak pada pelelangan,” imbuhnya.
Sekretaris Komisi V DPRP, Nason Utti, menandaskan, selain DPRP bersama Pemerintah Provinsi Papua melaksanakan lobi politik ke Kemenpora tetapi juga ke Presiden Jokowi, Kemen PU PR, DPR RI dan kementrian terkait lainnya. Hanya saja, kementrian yang sudah didatangi itu belum menggambarkan dukungan dana mereka, maka diharapkan Kemenpora melobi kementrian yang ada untuk dukungan anggarannya sebab kebutuhan anggaran PON 2020 sudah diserahkan kepada Kemenpora, sebagaimana arahan Presiden Jokowi bahwa suksesnya PON 2020 di Papua adalah dibawah tanggungjawab Kemenpora.
DPRP sendiri tidak setujui pembangunan fasilitas PON 2020 hingga penyelenggaraannya 80 persen menggunakan APBD, tetapi DPRP mendukung bila ada pihak ketiga yang membangun fasilitas PON baik itu BUMN ataupun swasta lainnya.
Untuk apa kita pertahankan kebersamaan dalam NKRI dan segala macamnya, sementara tanggungjawab dan perhatian Pemerintah Pusat kepada rakyat Papua sangatlah kurang.
 “PON 2020 ini adalah bagian dari penghormatan bagi rakyat Papua. Jadi Kami mau tau dari Pemerintah Pusat itu, soal penguatan anggaran dari Pemerintah Pusat dan penguatan anggaran dari kementrian mana saja untuk membangun fasilitas,” ujarnya.
Pengakuan Menpora sendiri bahwa di tahun ini, Kemenpora sanggup untuk mengucurkan dana untuk penyelenggaraan PON 2020 kurang dari Rp 1 T sekitar Rp 500 M di Tahun 2016, sedangkan untuk tahun 2017 Menpora bisa membantu anggaran Rp 1 T. Dengan demikian, diharapkan kementrian terkait harus mempunyai komitmen yang sama dengan Menpora.
DPRP dan Pemerintah Provinsi Papua menginginkan minimal 80 persen Pemerintah Pusat membangun fasilitas PON di Papua yang kelak menjadi peninggalan bagi daerah untuk dimanfaatkan baik bagi dunia pendidikan dan lainnya, mengingat Provinsi Papua merupakan daerah khusus dan sebagai daerah penghasil bagi negara, yang secara ketatanegaraan bergabung dengan NKRI. Juga DPRP mau PON 2020 ini tidak menjadi beban bagi daerah yang akhirnya menyengsarakan rakyat.
 “Jika negara mau PON 2020 dianggarkan pada APBD Provinsi Papua secara keseluruhan, maka pajak penghasilan dan lainnya wajib 20 persen bahkan lebih pusat berikan kepada daerah, karena kebutuhan PON 2020 Rp 10,3 T. Jadi Kami mau Presiden Jokowi betul-betul harus bangun. PON juga ikon pemersatu bangsa, dan kalau tanpa negara memberdayakan rakyat Papua untuk mempunyai ketrampilan dan hidup yang layak, maka pastinya dunia akan melihat Papua hanya dalam politik,” tukasnya.
Sekretaris Menteri Pemuda dan Olaaga RI, Alfitra Salamm, menyatakan, Pemerintah Pusat pada dasarnya sangat serius untuk mensukseskan penyelenggaraan PON 2020. Jadi tentunya akan lakukan kajian-kajian terhadap master plan yang sudah diterima untuk disampaikan baik kepada Menpora, Kementrian terkait dan Presiden Jokowi untuk kebijakan anggaran.
  “Penyelenggaraan PON 2020 merupakan komitmen NKRI untuk sukseskan PON 2020 di Provinsi Papua, karena bagi Kami, penyelenggaraan PON 2020 di Papua adalah sesuatu yang sangat penting. Dan Pemerintah Pusat selalu. (Erna)

Dibaca 545 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.