Sulaeman: Undang-Undang Tidak Kenal Istilah Lelang Jabatan

  |  August 18, 2017

Sulaeman: Undang-Undang Tidak Kenal Istilah Lelang Jabatan

Papua Selatan Written by  Selasa, 26 April 2016 11:28 0
Rate this item
(0 votes)

MERAUKE,- Sebanyak 40 orang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) prajabatan golongan II angkatan II yakni CPNS formasi Tahun 2013 sebanyak 37 peserta  dan CPNS formasi Tahun 2010 yang dinyatakan tidak

lulus dan mengulang untuk mengikuti prajabatan Golongan II tahun 2016 sebanyak 1 peserta dan dua orang murni atau belum pernah mengikuti. Kegiatan ini berlangsung mulai, tanggal 25 April sampai 1 Juni 2016 mendatang.
“Sekarang ini era keterbukaan dalam proses seleksi atau pergantian pejabat di lingkup pemerintahan harus mempersiapkan diri dari sekarang. Karena tidak ada lagi yang mau mengadakan lelang jabatan atau menggunakan istilah yang dipakai Presiden RI, Joko Widodo meskipun istilah itu tidak dikenal dalam undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada adalah seleksi terbuka,”ungkap Kabid KKIAN Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Adminstrasi Negara Makssar (PKP2A II LAN) , Dr. Sulaeman Fattah, M.Si saat memberikan sambutan di Hotel Corein, Senin (25/4).
Dijelaskan, Undang-undang tidak mengenal istilah lelang jabatan, tetapi undang-undang hanya mengenal seleksi terbuka. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Aparatur Negara (Permenpan)  Nomor 13 Tahun 2014 yang mengatur para pejabat pembina kepegawaian ini hanya boleh mengambil di tiga besar dan tidak boleh di luar tiga besar.
“ASN sudah mengikuti Undang-Undang Nomor 23 untuk penerimaan pimpinan  pejabat daerah langsung diikuti oleh peserta dari lingkup provinsi dimana daerah itu berasal. Jadi, Kabupaten Merauke mengadakan seleksi maka pesertanya adalah semua atau diundang satu provinsi,”ujarnya.
Karena itu, PNS ditekankan untuk memiliki peran yang menentukan dalam mengelola kondisi guna mencapai tujuan tersebut. Sejumlah keputusan-keputusan strategis mulai dari mempromulasikan kebijakan sampai pada  penetapan di  berbagai sektor pembangunan. Untuk memainkan peran tersebut, maka diperlukan sosok PNS yang profesional serta mampu memenuhi standar kompetensi sehingga mampu menjalankan secara efektif dan efisien.
“Untuk dapat memenuhi sosok PNS yang professional, maka perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan dan semuanya dimulai dari prajabatan,”tukasnya. (AN, Cr-16)

Read 198 times

Tinggalkan Komentar

Pastikan anda memasukan semua informasi yang diperlukan, yang bertanda (*). kode HTML tak diizinkan.