CV Bintang Mas Dinilai Terlalu Monopoli Perdagangan Tanah di Papua

  |  July 23, 2017

Festifal Budaya Lembah Baliem ke 28

CV Bintang Mas Dinilai Terlalu Monopoli Perdagangan Tanah di Papua

Sosial & Politik Written by  Kamis, 21 April 2016 12:19 No comment
Rate this item
(0 votes)

H. Samsunar Rasyid

 

JAYAPURA,- Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang membidangi Perekonomian, H. Samsunar Rasyid menilai sikap dari pihak perusahaan CV. Bintang Mas yang mencoba monopoli perdagangan tanah di Papua khsusunya di Kota Jayapura.

“Mengenai eksekusi lahan di Jalan Baru Pantai Hamadi, Distrik Jayapura Selatan.Dan Tanah yang ada di sepanjang Pantai Hamadi telah diklaim dari pihak CV. Bintang Mas, bahwa tanah yang ada di sepanjang jalan pantai hamadi seluas 50 hektar adalah miliknya. Ini kan sudah menopoli penjual tanah,  “ kata H. Syamsunar Rasid kepada sejumlah wartawan ketika ditemui di ruang kerjanya, Rabu (20/4) siang.
Dengan tegas pihaknya meminta kepada instansi terkait agar menghentikan pengusaha yang ada di Papua atas nama CV. Bintang Mas dan CV Skyland Kurnia agar tidak memonopoli tanah yang ada di Kota Jayapura. Selain itu, jangan memberikan sertifikasi  tanah bagi pengusaha yang ingin monopoli perdagangan.
“Instansi ini  tidak membuat sertifikat bagi pengusaha yang diPapua sehingga  mencoba menopoli penjualan. Masa dulu ambil tanah hanya
tukar dengan minuman lalu dijual ke pemerintah atau swasta denganharga setinggi langit,”ucapnya.
Menurutnya, harusnya para pemilik lahan yang luas bisamemberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat.Namun kata H. Syamsunar, berdasarkan aturan ini, maka tanah untuk milik pribadi hanya 2 hektar.
“Boleh-boleh sajakalau itu untuk masalah pertanian dan industri untuk kepentingan rakyat boleh mengambil tanah seluas luasnya. Tapi untuk Bintang Masdigunakan untuk kepentingan pribadi.Tidak memberikan kesempatan bagi
orang asli Papua membangun rumah,” katanya.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada Gubernur dan istansi terkait untuk meninjau kembali kepemilikan tanah yang dimiliki Bintang Mas.
“TolongBPN jangan membuat sertifikat untuk tanah seluas 200 hektar di Koya, karena itu  untuk pengusaha yang  mau menopoli tanah,” ujarnya.
Kata H. Syamsunar, pihak perusahaan membeli tanah lalu ditukar dengan minuman, makanan dan lain-lainnya. Kemudian jual ke pemerintah atau ke swasta dengan harga sudah mencapai ratusan hingga milliaran rupiah.
“Saya minta agar memberikan kepada masyarakat khususnya orang Papua agar dapat memberikan kesempatan kepada orang asli Papua. Jangan CV Binta Mas saja yang memonopoli tanah, bukan hanya 100 meter saja, tapi ribuan hektar dikuasai, “ ungkapnya.
Oleh karena itu, kata H. Syamsunar, pihaknya minta dari BPN dan pemerintah gubernur, untuk melihat pengusaha lainnya. Agar pengusaha dibatasi dan tidka melakukan monopoli kepemilikkan di Tanah Papua, “
Ia menambahkan, sesuai dengan Surat dari Wakil Presiden ke Kepala Daerha Tingkat I Provinsi Papua agar menindaklanjuti dan melihat persoalan-persoalan tanah yang diambil bintang mas. Sehingga ini perlu ditinkau kembali dan jangan sampai monopoli tanah di mana-mana.
“Sesuai dengan UU Pertanahan bahwa milik pribadi hanya bisa memiliki 2 hektar.Kalau untuk kemaslahatan dan kepentingan masyarakat seperti untuk industri, pertanian dan lainnya, biar berapa ratus hektar biasa. Tapi ini bukan ia beli untuk kepentingan rakyat atau umum, tapi dia beli untuk dia simpan kemudian dijual kembali dengan harga tinggi, “ ketus Syamsunar.
“Dia tidak memberikan kesempatan orang lain untuk berusaha dan membangun rumah di Papua, khususnya Kota Jayapura. Dimana-mana dia punya tanah, “ tambahnya. (Yuni)

Read 466 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.