BPK Serahkan Hasil Audit Dana Otsus Papua

  |  August 20, 2017

BPK Serahkan Hasil Audit Dana Otsus Papua

Info Papua Written by  Kamis, 21 April 2016 11:48 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Gubernur Papua Lukas Enembe

 

JAYAPURA,- Gubernur Papua Lukas Enembe menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Otsus 2011 – 2012 dari BPK RI Kepada Pemerintah Provinsi Papua, yang diserahkan  Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Syafrudin Mossi SE MM, Rabu kemarin.   

Seusai penerimaan, Gubernur Lukas Enembe mengharapkan dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI ini kedepannya akan lebih baik,  lebih transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
“Pimpinan SKPD agar lebih baik lagi dengan anggaran yang sudah kita laksanakan. Selama ini sebagian besar dana Otsus ada di kabupaten,”kata Gubernur.
Untuk itu Pemerintah Provinsi masih akan  menugaskan kepada BPK RI Perwakilan Papua untuk pemeriksaan 80 persen dana Otonomi Khusus Papua yang sudah diserahkan pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota.
“Ada banyak kabupaten yang berhasil sesuai dengan pedoman yang dipedomani. Namun ada kabupaten yang belum bisa masuk kategori yang membaik. Karena sepenuhnya tidak berpodeman pada Juknis (Petunjuk Teknis) yang ada. Seperti Kesehatan 30 persen, pendidikan 15 persen dan Peremonomian Kerakyatan 20 persen. Tetapi tidak sepenuhnya dilaksanakan seperti itu. Ada kabupaten yang melakukan setengah-setengah,”ungkap Gubernur dihadapan Auditor BPK RI.
Selain itu juga penggunaan dana otsus 20 persen bagi provinsi, juga diharapkan gubernur dapat dilakukan audit oleh BPK RI.
Kata Gubernur lagi, pelaksanaan Otsus harus dikawal terus. Sebagai gubernur dirinya selalu melakukan komunikasi dengan baik. Sebab jika tidak dikawal.  Apabila pelaksanaan Otsus Papua tidak berjalan baik. Maka titik beratnya yang menjadi sorotan dari pusat bukan pimpinan SKPD dan Bupati. Tetapi Gubernur.
 “Jadi Kepala Dinas dalam mengelola dana Otsus jelas dan diperuntukkan dengan baik. Apalagi sistem keuangan sekarang berbasis akrual yang akan membantu kita untuk lebih baik dalam laporan pertanggung jawab,”tuturnya.
Gubernur juga meminta kepada SKPD agar kerja dengan baik dan mendetail, jujur dan transparan. Sesuai dengan sistem akrual.
Sementara itu usai penyerahan Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Syafrudin Mossi SE MM mengatakan  hasil pemeriksaan Otsus tahun anggaran 2011-2012, yang diserahkan BPK RI adalah menyangkut Otsus dan Infrastruktur.
“Soal anggaran infrastruktur ini masih terjadi kekurangan volume pekerjaan,”aku Syafrudin Mossi.
Selain itu juga perencanaan monitroing dan evaluasi masih perlu ditingkatkan. Agar benar-benar dana Otsus dapat dimanfaatkan sesuai tujuannya untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam undang - undang pejabat yang diperiksa menindaklanjuti paling lama dalam 60 hari. Setelah 60 hari memberikan laporan bagaimana tindak lanjut laporan yang mereka telah ambil. Laporan ini BPK review, kalau belum ada yang belum ditindaklanjuti BPK akan memberikan surat pemberintahuan pertama. Akan kembali diberikan waktu 30 lagi untuk menindaklanjuti,”terangnya. (Bams)

Dibaca 533 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.