Pasific Pos.com
Papua Barat

Ismail Tampung Aspirasi Masyarakat Salawati, Klasafet dan Klamono

Manokwari, TP – Anggota DPR Papua Barat, Ir. Ismail Jitmau kembali menggelar reses kedua pada masa sidang kedua tahun anggaran 2018 di Distrik Salawati, Distrik Klasafet, dan Distrik Klamono, Kabupaten Sorong, pekan lalu.

Dikatakannya, banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada dirinya saat melakukan reses. Aspirasi ini, lanjut dia, sangat urgen dan perlu di menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong dan Pemerintah Provinsi (pemprov) Papua Barat maupun Pemerintah Pusat.

“Aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada saya dari masyarakat di tiga Distrik rata-rata persoalannya sama diantaranya, persoalan air bersih, persoalan tanah adat, pembangunan jembatan, pembangunan pendidikan, kesehatan, perekonomian masyarakat, dan penambahan dana otonomi khusus (Otsus), maupun meminta ada perwakilan calon anggota legislatif dari daerah mereka,” kata Jitmau kepada Tabura Pos  di kediamannya, Kamis (5/7).

Ia menerangkan, terkait persoalan tanah adat, masyarakat meminta agar pemerintah melakukan pendekatan kepada masyarakat adat. Sehingga tidak lagi menjual tanah dengan luas yang begitu besar kepada para investor.

Kerena, lanjut dia, bisa terjadi pemekarang distrik atau kabupaten, akan sulit untuk panataan wilayahnya karena wilayah-wilayah itu sudah dikuasai para investor.

Kemudian, masyarakat juga berharap ada pembangunan air bersih yang langsung ke rumah-rumah warga. Masyarakat juga, lanjut dia, meminta ada peningkatan jembatan, terutama jembatan klamoni dimana, jembatan ini merupakan status jalan nasional yang menghubungkan kabupaten Sorong ke Sorong Selatan, Maybrat, sampai ke Manokwari.

“Jembatan ini rusak para, sehingga, mereka minta agar pemprov dapat mengusulkan peningkatan jembatan tersebut kepada pemerintah pusat agar segera merencanakan pembangunan jembatan itu.

Mereka juga minta adanya peningkatan jembatan berskala kecil sekitar 3-4 yang dibangun menggunakan kayu. Masyarakat minta agar jembat itu di bangun secara permanen sehingga dapat dipergunakan dalam jangka waktu lama,” terang Jimau.

Bukan itu saja, masyarakat di Kampung Majaran  Distrik Salwati meminta ada pembangunan puskesmas pembantu (pustu), karena masyarakat Majaran untuk mendapatkan pelayanan kesehatan harus menempu perjalanan yang panjang ke Kampung Atimin.

“Ada pasien yang sakit dan menginggal di perjalanan, dengan kondisi inilah yang membuat mereka minta adanya pembangunan pustu di kampung Majaran,” terang Jitmau.

Sementara untuk persoalan pendidikan, masyarakat meninta agar pemkab Sorong, atau pun provinsi dapat memberikan beasiswa kepada anak-anak mereka dan membangun asrama-asrama pelajar.

Politisi asal Portai Demokrat ini menambahkan, masyarakat di Distrik Klamono meminta agar pemprov segera mengelesaikan hak ulayat dan penyerahan pasar kepada masyarakat adat yang didirikan pasar Klamono.

Pada saat itu juga, kata dia, masyarakat meminta agar mereka diwakilkan orang figur mereka. “Jadi saya jelaskan kepada mereka bahwa itu hak kalian, silahkan saja kalian lihat mana figur yang pantas untuk mewakili kalian di tingkat DPRD, DPR Provinsi maupun tingkat DPR-RI. Sebari mengatakan, masyarakat meminta adanya peningkatan dana otonomi khusus dari provinsi ke kabupaten kota.

Atas aspirasi tersebut, dirinya mengaku, akan merampung semua aspirasi masyarakat dan didorong ke lembaga DPR Papua Barat untuk dibahas sesuai dengan mekanisme yang ada. tandasnya. [FSM]