Pasific Pos.com
Papua Barat

Inspektorat Keluarkan SK Pembebanan Kerugian Daerah Rp 300 Juta kepada Kasubag Keuangan Dispora

Manokwari, TP – Inspektur Provinsi Papua Barat, Sugiyono mengatakan, Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (MP-PTPGR), Provinsi Papua Barat, telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Pembebanan Kerugian Daerah kepada Kasubag Keuangan, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Provinsi Papua Barat, berinisial AK.

Sugiyono menjelaskan, pengeluaran SK tentang Pembebanan Kerugian Daerah  tersebut atas temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat terhadap Dispora Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 300 juta.

“Kita sudah keluarkan SK Pembebanan Kerugian Daerah, tinggal kita ke yang bersangkutan saja,” kata Sugiyono kepada Tabura Pos di halaman kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (8/3).

Disinggung tentang ketidak hadiran AK selama 2 bulan, kata Sugiyono, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pengawai Negeri Sipil, yang harus menindaklanjuti hal tersebut adalah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tempat AK bekerja.

Namun, setelah pimpinan OPD menindaklanjuti dan yang bersangkutan tidak menghiraukan, maka dapat disampaikan kepada Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan.

Ditanya terkait kode etik pegawai, Sugiyono menjelaskan, bila pengawai tidak  masuk selama 46 hari, dapat diberikan sanksi tegas, berdasarkan PP tersebut, namun tahapannya harus dilakukan pimpinan OPD dulu.

“Kalau tahapannya tidak dilakulan, maka kita akan dikenakan tuntutan. Sehingga, sementara ini kita memberikan kesempatan kepada pimpinan OPD dulu. Nanti, kalau pimpinan OPD tidak menindaklanjuti kehadiran yang bersangkuatan, maka Inspektorat akan mengambil langlah-langkah terhadap yang bersangkatan,” tandas Sugiyono. [FSM-R4]