Pasific Pos.com
Sosial & Politik

Insiden di Mambra, DPR Papua Minta Jangan Ada Aksi Balas Dendam

Insiden penembakan di Mambra
DR. Yunus Wonda, SH, MH

Jayapura, – Wakil Ketua I DPR Papua, DR. Yunus Wonda,SH, MH berharap, kejadian salah paham antara oknum anggota TNI-AD dan Polres Mamberamo Raya, hingga mengakibatkan tewasnya tiga bhayangkara muda, tidak merambat ke daerah lain di Tanah Papua.

“Artinya jangan ada aksi balas dendam. Kejadian habis di Mamberamo Raya saja, tidak boleh merembet kemana-mana,”kata DR. Yunus Wonda, SH MH kepada Pasific Pos, ketika dihubungi
lewat via selulernya, Selasa (14/4).

Apalagi kata Yunus Wonda, kejadian di Mamberamo Raya itu sangat menciderai citra abdi negara. Padahal mereka seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, terutama dalam kondisi yang ada saat ini.

Menurutnya, seharusnya ditengah situasi seperti ini, dimana kita sedang dilanda wabah virus corona, kedua abdi negara itu harus menjaga masyarakat agar tidak cemas dalam menghadapi pandemi covid-19 yang saat ini tengah mewabah di dunia ini.

“Jadi kami berharap, kedepan hal ini jangan sampai terjadi lagi. Anggota TNI-Polri harus menjaga citra dimata masyarakat,” ujar Wonda.

Namun legislator Papua ini pun berharap, anggota TNI-Polri yang bertugas di daerah pedalaman dan pesisir harus mampu menahan emosi. Sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi dan berimbas pada hilangnya kepercayaan masyarakat.

“Sekecil apapun gesekan harus bisa dikontrol emosinya,” pesannya

Selain itu, Yunus Wonda pun meminta, proses investigasi kasus ini harus dilakukan secara terbuka. Sehingga keluarga korban bisa mendapatkan data yang akurat.

“Pelakunya itu pasti ada konsekuensi sesuai aturan yang berlaku di TNI. Dan sudah pasti ada proses hukum yang harus dihadapi,” ujar Politisi Partai Demokrat Papua ini.

Pada kesempatan itu juga, secara pribadi dirinya menyampaikan turut berduka cita atas gugurnya tiga bhayangkara muda Papua.

“Tapi saya yakin di bawah kepemimpinan Pangdam Herman Asaribab dan Kapolda Paulus Waterpauw, masalah ini bisa selesai,” imbuhnya.

Artikel Terkait

Sekretaris Fraksi PAN DPRP Minta Pj Gubernur Segera Lantik Pejabat Eselon Pemprov Papua

Jems

DPRP Minta Pj Gubernur Evaluasi Kinerja Kepala OPD

Bams

Sesuai UU Otsus, Presiden Wajib Terbitkan Perpres KKR dan Pengadilan HAM Ad Hoc di Papua

Bams

Peran Perempuan Dalam Lestarikan Eksistensi budaya dan kehidupan Masyarakat Asli Papua Dinilai Sangat Relevan

Bams

Kasus Pembantaian Warga Sipil di Nduga, Yunus Wonda Sebut Tindakan Tidak Berprikemanusiaan

Bams

Yunus Wonda: Pro Kontra Tentang Pemekaran Adalah Hal Biasa

Bams

Legislator asal Papua Himbau Masyarakat Sambut DOB

Bams

Komisi IV DPR Papua Minta OPD Rumpun Infrastruktur Tingkatkan Kinerja

Bams

Statement Mengandung Rasis, Bupati Tony Tesar Harus Minta Maaf Kepada Masyarakat Pegunungan

Bams