Jayapura – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Papua telah menggelar Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Papua belum lama ini di Kota Jayapura.
Dari hasil KEKR tersebut, BI memberi rekomendasi yang dapat menjadi salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi Papua.
Pertama, kinerja sektor ekonomi perlu lebih dioptimalkan untuk mengurangi ketergantungan Papua terhadap sektor pertambangan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah bersama instansi terkait.
Diantaranya, melakukan pemetaan produk unggulan daerah yang memiliki multiplier efect yang besar bagi pengembangan ekonomi daerah. Lalu, meningkatkan daya saing potensi ekonomi daerah melalui pelatihan kewirausahaan, peningkatan akses keungan petani dan pelaku usaha, serta peningkatan akses pemasaran.
“Selain itu, melakukan diversifikasi produk berbagai komoditas untuk meningkatkan nilai jual dan melakukan kerjasama ekonomi baik nasional maupun internasional, “kata Joko Supratikto, Kepala BI Perwakilan Provinsi Papua.
Ditambahkan, upaya lainnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah bersama instansi terkait yakni menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan penyederhanaan proses investasi serta pengembangan digital economy.
“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua dengan meningkatkan kualitas pendidikan di Papua dan pelatihan berbasis keahlian agar tercipta sumber daya yang terampil dan siap kerja, “ucapnya.
Rekomendasi lainnya, kata Joko, adalah dalam upaya mengendalikan inflasi ke depan, beberapa hal yang perlu ditempuh oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diantaranya adalah melaksanakan program 4K terdiri dari keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. (Zulkifli)