Jayapura – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua merilis target dan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Agung Yulianta menjelaskan, angka fiskal yang semangatnya APBN dan APBD diharapkan menjadi stimulus perekonomian.
Dikatakan, data kinerja belanja anggaran di Papua tahun 2018 diperoleh dari Sistim Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang wajib bagi pemerintah daerah.
Pihaknya berharap SIKD semua pemerintah daerah disiplin dalam mengunggah datanya lantaran berpengaruh terhadap kajian fiskal regional Ditjen Perbendaharaan.
“Kita melihat dari dua sisi alokasi fiskal yakni untuk APBN dan profil APBD gabungan dari seluruh pemerintah daerah di Papua tahun 2018, baik di provinsi, kabupaten dan kota, “kata Agung dalam pemaparannya pada kegiatan Diseminasi Bersama Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) dan Kajian Fiskal Regional (FKR) oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Senin (8/4).
Dia mengatakan, alokasi APBN 2018 ke Papua dari target pendapatan sebesar Rp11,1 triliun, terealisasi sebesar Rp12,73 triliun. Jika dibandingkan dengan nasional, APBN tahun 2018 memiliki kinerja anggaran terbaik lantaran realisasi pendapatan 102,3 persen. lalu belanja terserap 99,2 persen.
“Jadi APBN secara nasional sangat optimal dari sisi realisasi. Pendapatan itu dibagi dari pendapatan untuk perpajakan yang terealisasi 120,4 persen di Papua, kemudian Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) 109,4 persen, lalu dana hibah mencapai 88,03 persen, “jelas Agung.
Agung mengungkapkan, belanja negara yang masuk ke Papua dari APBN dilihat dari sisi belanja pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga mencapai Rp17,1 triliun, hanya 2 persen apabila dibandingkan nasional.
“Tetapi kalau dana transfer daerah sangat signifikan besarnya karena Rp45,7 triliun dari APBN ke Papua baik untuk provinsi, kabupaten dan kota. Alokasi APBN secara nasional sebenarnya hampir mencapai 6 persen dari anggaran transfer daerah ke Papua, ‘imbuhnya.
Sementara, APBD pada tahun 2018, Agung menyebutkan, secara garis besar untuk target pendapatan daerah sebesar Rp 61, 5 triliun, realisasi hanya Rp55,5 triliun. Angka ini ditopang dana transfer yang mencapai Rp 58,33 triliun terdiri dari transfer yang berasal dari APBN Rp45,7 triliun, sedangkan alokasi transfer antar daerah di Papua sekitar Rp12,3 triliun.
Agung menambahkan, realisasi belanja di Papua Rp46,8 triliun dari alokasi Rp55,51 triliun. “Jadi realisasi anggaran belanja di Papua baik provinsi, kabupaten dan kota hanya 84,3 persen tahun 2018, “imbuhnya. (Zulkifli)