SENTANI- Pemerintah Kabupaten Jayapura selalu menerima setiap kritikan-kritikan dari pikiran rakyat, namun tidak harus selalu memojokkan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya, sebab pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang tugasnya selalu diatur oleh undang-undang dan aturan di Republik Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan, Sekertaris Daerah (Sekda) kabupaten Jayapura, Dra. Hanna Hikoyabi, buntut dari beredarnya pemberitaan di Media Online dan media cetak atas cuitan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Papua Bangkit dalam mengkritik pemerintah , inti isi beritanya mengkritik keras kinerja pemerintah Kabupaten Jayapura yang dianggap tidak transparan dalam menyalurkan juga mengelola dana bantuan korban banjir bandang, termasuk kritikan pemerintah dianggap tidak becus menyelesaikan urusan tanah RSUD Youwari dan terhadap status tanah seluas 3 hektar di Ariyauw Kampung Ifar besar yang tidak bisa dimanfaatkan karena pemda dianggap tidak serius dalam mengurus.
“ Pembahasan tentang tanah untuk RSUD Youwari telah 4 kali dilakukan dan sudah rampung , tinggal tim jasa penilai aset (appraisal) turun memberikan penilaian terhadap harga , juga terhadap objek tersebut , tinggal penyelesaian dan tidak ada masalah dari bahasan bersama dari 4 orang yang punya sertifikasi di atas tempat itu”,ungkap Hanna, kepada wartawan saat jumpa pers di ruangannya, kamis (13/6) siang, di dampingi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jayapura, Drs.Sumartono dan Kepala Bidang Kedaruratan BPBD, Korry Simbolon.
Sekda menerangkan soal status tanah Ariyauw sertifikatnya sudah ada di bagian asset tinggal surat keterangan hibah yang telah ditanda tangani Bupati Jayapura dan tidak lama lagi tanah hibah dimaksud sudah bisa diserahkan ke pihak perhubungan untuk dimanfaatkan.
“jadi sudah tidak ada masalah soal 2 lokasi itu, jadi itu klarifikasi dari kami perlu luruskan supaya tidak ada bola liar di luar tetapi pemerintah punya hak memberikan penjelasan kepada publik, sehingga orang tidak memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak benar sehingga wibawa pemerintah dijaga oleh kita semua, baik pers, masyarakat dan oleh kita semua yang mendiami tanah kenambai umbai,”terangnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Jayapura Drs.Sumartono mendampingi Sekda mengemukakan, pengeluaran untuk para korban banjir bandang mulai dari tanggap bencana, pasca bencana termasuk pemulihan sudah mencapai 21 milyar lebih, dengan biaya pengeluaran terbesar diberikan terhadap pelayanan kepada pengungsi di darat dan danau sentani mencapai 15 milyar lebih.
“bantuan seperti menyediakan sarana air bersih, makan minum dan pembersihan-pembersihan yang ada di kota pada saat itu seperti kota mati karena aktifitas tidak ada, dan sekarang semua sudah berjalan lancar karena kita semua bahu membahu dari pemerintah kabupaten ,provinsi , pusat di back up TNI Polri bersama – sama kita bekerja pada saat itu,” tuturnya.
Secara terbuka dan jelas dirinya menerangkan soal pengelolaan dana donasi untuk bantuan bencana, sejak awal pihaknya telah di dampingi Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP ) Papua dan Inspektorat bahkan termasuk ikut BNPB pusat yang sampai sekarang terus mendampingi. Jadi, pemerintah daerah sudah sangat transparan mengelola setiap donasi yang masuk ke rekening BPBD.
“yang utamanya misi kita menyelamatkan manusia supaya mereka dipulihkan kembali seperti semula, dan kendala saat sekarang kita masih ada pekerjaan yang belum kita selesaikan yaitu relokasi rumah yang hancur untuk kita pindahkan ke tempat yang baru, tapi masyarakat di kemiri tidak mau direlokasi ke tempat lain yang jauh, maunya hanya di dekat tempat mereka tinggal,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Kabupaten Jayapura, Korry Simbolon secara teknis menguraikan pihaknya dalam bekerja tidak asal-asalan dan selalu mengacu pada peraturan badan nasional penanggulangan bencana No.2 tahun 2018 , yang mengatur soal prioritas utama dilakukan pada tahap masa darurat , dan paling utama adalah penyelamatan dan evakuasi korban.
“ selain evakuasi korban becana, gerakan pembersihan sarana prasaran juga dengan cepat kita lakukan mulai dari pagi hari demikian juga untuk bangunan fisik seperti jembatan yang rusak, dengan cepat kita bikin jembatan darurat , kemudian air bersih karena kita tahu sendiri banyak pipa yang patah jadi kita harus sediakan air besih ke tempat pengungsian dan ke tempat warga berkumpul, mengungsi dari dari rumah mereka,” jelas Korry.
Sedangkan , untuk korban meninggal dunia BPBD telah mengeluarkan dana 600 juta lebih, untuk membiayai segala macam urusan kepada pihak rumah sakit mulai dari otopsi jenazah, penyediaan peti mati dan sampai ke pemakaman massal kepada 100 lebih korban bencana. Hingga saat ini pihaknya masih tetap memperhatikan sejumlah pengungsi di tempat pengungsian, dengan memberikan makan dan menyediakan segala kebutuhan untuk bertahan hidup.
Untuk diketahui, dalam jumpa Persnya dan untuk membuktikan kebenaran atas pernyataan pemerintah kabupaten Jayapura, Sekda menunjukkan sejumlah dokumen penting seperti berita acara kesepakatan bersama bahwa, proses pengadaan tanah seluas 13.720 M² untuk lokasi RSUD Youwari akan diselesaikan proses ganti rugi. Juga surat pernyataan dari Bupati Jayapura telah menghibahkan 3 hektar tanah bersifat bantuan kepada Kantor Bandar Udara Kelas I Utama Sentani dalam ikatan kerjasama pengelolaan lahan parkir dan atau usaha komersial lainnya.