Pasific Pos.com
Papua Barat

Ini Jawaban Kapolres dan Dirlantas Soal ‘Diskriminasi’ Tangani Kasus Lalu Lintas

Manokwari, TP – Selama ini, penanganan kasus lalu lintas (laka lantas) terkesan diskriminatif. Pasalnya, kasus yang menghilangkan nyawa orang bisa diselesaikan atau ‘ditutup’ dengan alasan sudah diselesaikan secara kekeluargaan atau adat.

Ironisnya, jika kasus laka maut bisa diselesaikan secara adat dan kekeluargaan, tetapi kasus yang tergolong tindak pidana ringan (tipiring), seperti tidak memiliki SIM, tidak membawa STNK atau tak mengenakan helm, harus dihukum dengan membayar denda tilang untuk negara.

Selain itu, jika kasus pembunuhan atau kasus pencurian kendaraan bermotor, selama ini pihak kepolisian langsung menggelar jumpa pers, sedangkan kasus laka maut, terkesan disembunyikan dan tidak pernah digelar jumpa pers.

Menyikapi penanganan kasus lalu lintas yang terkesan diskriminatif, Kapolres Manokwari, AKBP Adam Erwindi mengatakan, sejauh ini pihaknya masih melakukan pendekatan preventif.

“Tidak semua pelanggaran lalu lintas kita tilang, ada yang kita berikan teguran,” jawab Erwindi yang dimintai tanggapan Tabura Pos di Oriestom Bay, Taman Ria, Rendani, belum lama ini.

Dikatakannya, jika kasus laka lantas, biasanya dilakukan alternative dispute resolution (ADR) atau penyelesaian masalah di luar hukum, karena pihak kepolisian menghargai adat istiadat.

Mantan Kapolres Kaimana ini menilai, tugas kepolisian di samping menegakkan hukum, juga menjaga kamtibmas yang tentu konsepnya bertolak belakang. Meski begitu, ia mengaku tidak semua kasus laka lantas dilakukan ADR, tetapi ada yang diselesaikan sesuai aturan hukum.

“Tergantung situasional saja. Logikanya, saat presiden lewat, ada yang tidak gunakan helm, tidak mungkin kita tilang, karena harus konsentrasi pengamanan,” katanya.

Dicecar tentang penanganan kasus laka lantas yang terkesan tertutup atau ditutup-tutupi, karena tidak pernah diumumkan ke publik, Kapolres mengatakan, dirinya akan melakukan evaluasi terhadap setiap anggotanya. “Kalau ada kasus laka maut, nanti dilakukan press release,” tukasnya.

Secara terpisah, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Papua Barat, Kombes Pol. Indra Darmawan Iriyanto menjelaskan, dalam menyelesaikan suatu persoalan, misalnya kasus laka lantas secara nasional, Polri menganut asas hukum positif yang berpatokan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dikatakannya, untuk wilayah Papua dan Papua Barat, penegakkan hukum positif tetap diterapkan, tetapi untuk mewujudkan rasa keadilan, pihaknya juga mengakomodir hukum adat melalui proses mediasi.

“Ini karena di tanah Papua, masyarakat memandang akan merasa adil jika ada upaya mediasi dan denda dilakukan atau biasa disebut hukum adat,” kata Iriyanto kepada Tabura Pos di Aula Unipa Manokwari, belum lama ini.

Ia menuturkan, dalam setiap kesempatan, pihaknya selalu menginstruksikan agar hukum adat silakan dilakukan, tetapi proses hukum positif dalam suatu tindak pidana laka lantas juga harus ditegakkan hingga proses ke pengadilan.

Meski begitu, ia menegaskan, penegakkan hukum adat juga merupakan bagian dari pemberian sanksi sosial. Diterangkannya, dengan pemberian sanksi hukum adat dan hukum positif, oknum yang bersangkutan tanpa disadari sudah 2 kali menjalani hukuman.

“Dia harus bayar denda, dia pun harus dihukum. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat,” tukasnya.

Oleh sebab itu, ia menuturkan, rasa keadilan dan kenyamanan dapat dirasakan oleh kedua pihak yang terlibat kasus laka lantas, baik pihak yang benar dan pihak yang salah. “Ini yang perlu kita harmonisasikan agar kamtibmas tetap terjaga antara hukum adat dan hukum positif,” ujar Dirlantas.

Disinggung tentang upaya yang dilakukan supaya masyarakat memahami hukum positif, Dirlantas mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi, sehingga masyarakat akan memahami penegakkan hukum positif. [BOM-R1]