Pasific Pos.com
Papua Barat

Indonesia Menganut Sistem Trias Politika, Akwan: Setiap Kebijakan Rakyat Harus Diutamakan

Manokwari, TP – Ketua DPD Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Provinsi Papua Barat, Yohanes Akwan mengatakan, setelah pihaknya kembali membaca dokumen APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2018.

Ternyata, lanjut dia, belanja publik tidak menjadi prioritas utama dari pemporov Papua Barat. Artinya, belanja anggaran paling besar ada pada belanjar aparatur dibandingkan belanja publik.

        Misalkan, anggaran untuk bantuan sosial dialokasikan sebesar Rp. 91 miliar, Pendidikan  lebih dititik beratkan pada Perguruan Tinggi, dimana D3 mendapatkan alokasi anggaran lebih besar dari S1, S2 maupun S3 termasuk pendidikan lanjutkan kedokteran. Kemudian, anggaran tersebut juga dititik beratkan pada pendidikan luar negeri yang dialokasikan sebesar Rp. 50 miliar lebih.

        “Saya berharap pendidikan luar negeri diprioritaskan bagi masyarakat asli Papua yang benar-benar berprestasi. Jangan sama seperti diluar sana yang pendidikan luar negeri lebih dikhususnya bagi anak-anak pejabat. Tetapi, rakyat yang memiliki sumberdaya dan kemampuan tidak bisa mendapatkan peluang tersebut,” kata Akwan kepada Tabura Pos, melalui via ponselnya, semalam.

        Diutarakan Akwan, Orientasi kebijakan Anggaran di Papua Barat terkait dengan leks spesialis leks generlis, maka tumpuhan kebijakan anggaran harus benar-benar berpihak kepada publik untuk meningkatkan perekonomian daerah.

        “Belajar dari pengalaman sebelumnya, ada alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diteruntukan pada hal-hal yang tidak penting, misalkan pembangunan pagar kantor, pengadaan atribut-atribut daerah, maupun negara. sebenarnya ini tidak perlu dialokasikan melalui dana otsus, kenapa, implemntasi dana otsus jelas, baik ekonomi, mayarakat adat Papua dan lainnya,” bebernya.

        Ironisnya, portus anggaran yang lebih diprioritaskan pada perguruan tinggi mengabaikan pendidikan karakter dan pendidikan dasar. Padahal, lanjut dia, pendidikan karakter dan pendidikan dasar penting dibangun dari sekarang, maka perlu ada anggaran yang berpihak pada pendidikan karekter dan pendidikan dasar.

        Selain itu, tambah dia, pembangunan Rumah Sakit Rujukan (RSR) Provinsi di targetkan rampung pada tahun 2020 mendatang. Namun, untuk tahun ini, anggaran rujukan bagi Orang Asli Papua (OAP) hanya dialokasikan Rp. 2 miliar.

        “Apakah anggaran Rp. 2 miliar ini mampu membiayai masyarkat OAP di Papua Barat, inilah yang dimaksud postur anggaran Papua Barat tidak berpihak kepada publik, tetapi anggaran lebih diutamakan pada belanja aparatur dan orientasinya pada proyek-proyek fisik,” ungkapnya.

        Menurutnya, dampak dari semua ini, maka dalam implementasi postur anggaran APBD 2018 sejatihnya masih berpihak kepada kepentingan publik, menaruh rakyat diatas segala-galanya.

        “Rakyat harus berdaya secara budaya, mandiri secara politik, dan berdaya secara ekonomi. Posisi-posisi seperti inilah yang dibutuhkan sebuah peran pengasan dan regulasi-regulasi ketat dalam implementasi seluruh kebijikan yang berpihak pada kepentingan rakyat,” terangnya.

        Ditambahkan Akwan, belajar dari skema penganggaran APBD 2018 ini, maka dimanakan kedudukan penyelenggaran negara yang berpihak kepada rakyat. Sejatinya, yang harus diperjuangkan adalah pentingan rakyat.

        “Saya mengajak rakyat untuk marilah kita bersatu, karena kita adalah masyarakat yang berbudaya, dan beradat. Marilah kita bersatu menyuarahkan dn melihat perubahan-perubahan di daerah ini,” ajak Akwan.  

        Situasi di daerah ini, tegas Akwan, harus terus dikritisi, terus diteriaki, dengan mengkonsolidasikan rakyat, mempersatukan seluruh barisan gerekan rakyat untuk mengawal seluruh orientasi kebijakan yang berlangsung di Papua Barat. Sebab, lanjut dia, hal ini terkait hajat hidup orang banyak harus diperhatikan negara melalui para penyelenggaran negera.

        “Kenapa, karena sistem negara kita menganut sistem trias politika. Dimana, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, maka seluruh orientasi kebijakan posisi utamanya adalah rakyak, rakyat harus menerima manfaat langsung dari kebijakan tersebut. Sehingga kami tidak menuding bahwa pemerintah tidak bejus mengurus rakyatnya,” tutup Akwan. [FSM]