Pasific Pos.com
Papua Tengah

HUT GIDI ke-55 Tahun, Menabur Injil di Tanah Papua

NABIRE – Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Gereja Injil Di Indonesia (GIDI) ke 55 Tahun bertema ‘Gereja yang menaburkan Injil di tanah Papua’. HUT GIDI melakukan berbagai macam kegiatan yakni, ibadah, pemotongan kue hut Gidi, hasil pribumi.

Dalam sambutannya Ketua Panitia HUT GIDI Timotius Murib mengatakan, sesungguhnya hari ini HUT Gidi yang ke-55, momentum ini perlu diketahui oleh umat seluruh Papua. Dimana HUT GIDI dan para jemaat besar pribumi yaitu di Propinsi Papua dan Papua Barat sangat merasa bahagia dengan usia yang ke-55 tahun ditolong oleh Tuhan dengan sangat damai, saat melaksanakan Ibadah Perayaan HUT GIDI kali ini di Nabire, Papua.

Dimomen hari besar GIDI ini, ada beberapa kegiatan yang disaksikan oleh jemaat atau publik secara umum. Dimana hari ini dalam pelaksanaan ibadah kami juga melakukan aksi keras, penolakan terhadap penyakit-penyakit sosial terutama, Minuman Keras (Miras), Narkoba, ganja, Togel, seks bebas dan sejenisnya yang merajalela di tengah masyarakat Papua sendiri.

Dengan adanya penolakan seperti larangan Tuhan kami sudah ada Perdasus untuk larangan Miras, yaitu nomor 15 tahun 2013. Waktu deklarasi kemarin sudah dibuat oleh Gubernur, Kapolda, Pangdam, Bupati/Walikota dan seluruh di Propinsi Papua.

Lajut Ketua Gidi, eksennya sudah selama 2 tahun harus dilebur oleh bupati yang ada di daerah ini, catatan Majelis Rakyat Papua (MRP) eksen untuk pelarangan Miras ini belum sesuai dengan harap. Sehingga MRP diperiode ke ketiga tahun, harus lebih mendorong semua pihak mulai dari perempuan, pemuda, adat, agama dan pemerintah dalam rangka penolakan barang haram tersebut.

“Langkah kongkrit untuk memberantas Miras dan beberapa penyakit sosial yang saya katakan, maka ini adalah momentum pertama di hari MRP melakukan tugas untuk periode ke3 ini, yaitu satu bulan 2 minggu. Dan yang saya pikir kesepakatan sangat luar biasa kepada Jemaat Papua dan bergandengan tangan majelis berbagai unsur di daerah untuk eksennya sudah berjalan dengan baik,” katanya.

Terutama, kita meminta kepada pemerintah daerah, bupati dan walikota supaya Miras itu segera ditutup karena gara-gara Miras, banyak penyakit yang timbul jadi masalah-masalah di rumah tangga maupun banyak korban diakibatkan dari Miras. “Dengan demikian kami deklarasikan pemberantasan dan penolakan Miras dan berbagai dengan hal-hal najis bahwa kami tolak,” tegasnya.

Selaku pemerintah, MRP atau DPRP atau DPRD kabupaten tidak bisa mengatakan bahwa itu bisa mendatangkan PAD, itu sangat salah karena Miras membunuh rakyat Papua. “Sudah sangat jelas, dalam konteks agama Roma pasal 13 pemerintah itu adalah wakil Allah tetapi implementasinya belum dilakukan secara benar. Kalau memang pernah dilakukan dan kita percaya kerja di pemerintahan segera laksanakan pembasmian miras, mau kapan lagi kalau bukan sekarang ini,” tuturnya.

Ia berharap, supaya pemerintah kota kabupaten ini sudah harus bersemangat untuk cabut ijin-ijin miras jangan membiarkan merajalela ada diatas tanah Papua menjadi sebagai penyangkal. Kami sampaikan di Nabire untuk bupati dan wakil bupati harus sadar bahwa miras adalah penyakit utama membunuh rakyat Papua, khusus orang asli Papua.

“Kalau misalnya kami jadi gubernur atau bupati/walikota akan mencabut Perda Miras, kalau tidak harus membuat pernyataan dibuat oleh aturan aparat. Sekali lagi jadi saya berharap kedepan MRP mempunyai cacatan itu agar setiap oknum jadi gubernur, bupati dan walikota dia harus berkomitmen membuat salah satu visi misi dalam paparan kampanyenya,” pungkasnya.(ris)