Pasific Pos.com
Sosial & Politik

Hengky Jokhu: Siapapun dan Suku Manapun Bisa Menjadi Anggota DPR

SENTANI – Pernyataan Karel Samonsabra yang meminta agar poltisi non Papua yang kebanyakan berlatarbelakang pegusaha untuk tidak maju dan duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Jayapura ditentang keras oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kabupaten Jayapura yang juga adalah Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky Jokhu.

“Seharusnya dia (Karel Samonsabra) ini bisa berjiwa besar untuk mengucapkan selamat kepada mereka yang terpilih dan mendukung mereka untuk menjalankan amanah pemilih secara baik dan benar lewat tugas juga karya sebagai legislator di DPR lima tahun kedepan karena setiap warga negara siapapun itu, suku manapun dan agama apapun berhak untuk maju sebagai wakil rakyat,”ujar Hengky Jhoku menanggapi pernyataan Karel Samonsabra di cafe Pilos Sentani, Selasa (30/4) sore.

“jadi siapapun kita dan apapun visi dan status kita, marilah bersama-sama untuk mendukung proses pemilihan itu yang saat ini sudah dalam tahapan perhitungan suara di KPU dan apapun hasilnya kita harus menerimanya dengan lapang dada. Tidak perlu kecewa sebab itulah pesta demokrasi dan juga tidak perlu menyalahkan atau menuduh orang terpilih karena beli suara dan lain sebagainya” tambah Hengky.

Dirinya menilai bahwa masyarakat yang ikut dalam pemilih itu realisitis sehingga masyarakat akan lebih memilih orang yang mereka percaya untuk mewakili aspirasi mereka di DPRD.

“Hal ini terlepas dari asal-usulnya orang tersebut apakah dia itu pendatang atau dia itu OAP apakah dia orang Kristen, Katolik, Hindu dan Budha, itu tidak ada pengaruhnya. Apakah dia berambut lurus atau kerinting tidak berpengaruh sama sekali, sepanjang dia dipercaya dan dipilih oleh rakyat, silahkan dia mengemban amanat rakyat lewat kursi legsilatif  itu” ujarnya menegaskan.

Sehingga dirinya meminta kepada yang tidak terpilih untuk tidak merasa kecewa ataupun berkecil hati, karena mereka yang terpilih adalah yang terbaik.

Dijelaskannya lebih lanjut, persoalan berikutnya itu bukan siapa yang akan menjadi legislator, tetapi bagaimana kesinambungan pembangunan itu harus bisa digarap secara baik.

“Apakah duduk sebagai anggota legislative, eksekutif ataupun sebagai masyarakat biasa atau pengusaha, masyarakat adat, atau siapapun dia dan apapun status sosialnya marilah bersama-sama kita membangun kabupaten ini yang baru saja dilanda bencana ini mampu merecovery dirinya untuk mengejar ketertinggalan dan kita juga jangan lupa bahwa ada Inpres nomor 9 tahun tahun 2017 tentang percepatan pembangunan masyarakat Papua dan Papua Barat” katanya.

Hengky mengatakan bahwa Inpres itu belum selesai, oleh karena itu, setiap komponen masyarakat dapat secara bersama-sama baik itu di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi harus ikut dalam program percepatan pembangunan.

Khususnya pembangunan ekonomi di Tanah Papua pada umumnya dan secara khusus di Kabupaten Jayapura. Oleh karena itu dirinya meminta kepada setiap lapisan masyarakat dapat menerima secara lapang dada apapun hasil dari Pemilu yang telah berlangsung pada tanggal 17 April 2019 lalu.

“Ya, itu hak, setiap warga Negara punya hak politik apakah dia seorang pengusaha, apakah dia seorang pegawai negeri, apakah dia seorang pendeta atau kiyai atau ustat, atau biksu. Sepanjang dia putuskan untuk terjun ke politik tidak ada satu undang-undangpun yang melarang hal itu” tegasnya.

“Jadi silahkan bersaing, silahkan bertanding, siapa yang dipilih, dia itu yang akan duduk di legislative. Kalau dia melarang pegusaha kenapa tidak melarang para pendeta yang rame-rame ikut terjun ke politik, bukannya pendeta itu tugasnya untuk melayani umat” tambahnya.

Jadi menurut Hengky apa yang dikatakan Karel adalah hal yang sangat salah. Karena setiap warga Negara punya hak yang sama.

“Tetapi saya sebagai ketua KADIN justru sangat berharap lebih banyak pelaku usaha yang berpengalaman duduk di DPR. Karena mereka lebih tahu persoalan-persoalan yang digeluti dan dihadapi oleh masyarakat. Teristimewa para pelaku usaha, oleh karena itu, ketika pegusaha duduk di DPR, mereka akan lebih mampu membuat peraturan-peraturan daerah yang mendorong semakin berkembang atau tumbuh kembangnya sector ekonomi di Kabupaten Jayapura” tandasnya.

Sekali lagi dirinya menegaskan bahwa KADIN Kabupaten Jayapura mendorong agat lebih banyak pelaku usaha dan pengusaha untuk duduk di DPRD dan DPRP. Karena dengan demikian maka, pengembangan sector jasa menjadi primadona dalam mengelola sumberdaya alam di Papua.

Lebih lanjut dikatakannya, tanpa adanya pelaku usaha yang duduk di DPR maka ekonomi di Papua khususnya Kabupaten Jayapura tidak akan bisa bertumbuh secara signifikan.

Terkait pernyatan Karel bahwa masyarakat non Papua tidak boleh terjun ke Politik karena sudah diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001, Hengky menjelaskan bahwa hak-hak OAP itu sudah terakomodir dalam Majelis Rakyat Papua (MRP) dan 14 Kursi Otsus di DPRP.

“Saya ulangi, hak-hak asli orang Papua itu sudah terakomodir melalui MRP dan 14 kuris yang ada di DPRP. Itu adalah hak politik, kalau bicara tentang hak-hak asli orang Papua” ungkapnya.

Dijelaskannya lagi, sementara diluar koridor itu, MRP dan 14 Kuris DPRP, siapapun bisa ikut bersaing. “dari mana asalnya, apa agamanya, apa sukunya apa status sosialnya dan bagaimana bentuk rambutnya itu tidak ada urusannya” jelasnya.

“Kalau ada legislator yang kalah lalu melarang pengusha dan non Papua, saya sebagai Ketua LSM Papua Bangkit ada di belakang saudara-saudara yang non Papua sepanjang mereka benar dan bersaing secara sehat silahkan dan kami akan terus mendorong” tegasnya lagi.

Ditambahkannya, UU Otsus itu sudah memberikan seluruh kemudahan dan sangat dinikmati oleh orang asli Papua.
“Kalau ada orang asli Papua yang merasa tidak merasa menikmati atau mendapat manfaat dari undang-undang Otus, silahkan berhadapan dengan saya, mari kita adu argument soal itu,  bandingkan saja di seluruh Indonesia dimana orang bisa mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan gratis. Kemudian gradenya diturunkan 20 persen dari grade nasional. Dimana? Afirmasi pendididkan itu hanya ada di Papua tidak di daerah lain” paparnya.

“Jadi jangan berlebihan, Negara sudah memberikan yang terbaik marilah kita lakasanakan itu dulu, Negara sudah terlalu banyak memperhatikan OAP janga sudah di kasih hati minta jantung, dikasih jantung maunya bergantung jadi yang wajar-wajar aja karena penderitaan yang kita rasakan itu bukan hanya di Papua tapi diseluruh Indonesia di hampi 600 kabupaten/kota yang ada di 34 provinsi. Hanya di Papua aja yang terianya sampai ke langit ke tujuh” katanya.

Ketidak adilan politik menurutnya juga dirasakan di daerah manapun. Tetapi dirinya meminta agar jangan mepolitisir itu sebagai haknya OAP. “Jangan, tidak ada urusannya itu. OAP sudah terakomodir lewat MRP dan 14 kursi jadi jangan menyalahtafsrikan Undang-undang Otsu situ” pintannya.

Soal pandangan lebih baik Papua memisahkan diri dari NKRI menurut Hengky itu adalah pandangan kelopok yang kalah perang.

“Tidak ada hubungannya, kalau mau pernyataan dikelurakan, kenapa setelah kalah perang kemudia bikin statement-statement yang sifatnnya tendensius dan justru merugian OAP itu sendiri. Kalau saya dari LSM Papua bangkit ini, kita mendorong justru semakin banyak transmigrasi masuk justru semakin bagus untuk kita bersaing” ujarnya.

“Kalu semuanya dikasi ke OAP, saya juga OAP malahan bukan maju tapi kita akan semakin mundur dan itu fakta, lima tahun yang lalu saya berususan panjang lebar dengan DPRD maupun DPRP tidak berkualitas, justru di dominasi oleh OAP dan DPRDnya sangat tidak produktif termasuk di DPRP. Oleh karena itu kita berharap, saudara-saudara yang pendatang apapun statusnya silahkan mereka bersaing supaya pikiran-pikiran cerdas mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih mencerahkan pembangunan di Papua lewat Perda” pungkas Hengky.