Pasific Pos.com
Papua Barat

Hanya IMB dan Izin Trayek yang Berbayar

Kepala Bidang Perizinan, DPM PTSP Kabupaten Manokwari, Ria menjelaskan, dari berbagai jenis izin, hanya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin trayek yang berbayar, sedangkan yang lainnya, gratis. “Selain daripada itu, jika ada pungutan, maka dilaporkan,” pinta Ria.

Diterangkannya, izin yang berbayar pun, proses pembayaran tidak dititipkan ke petugas DPM PTSP, tetapi dibayarkan ke bank. Sedangkan bukti pembayaran dibawa ke DPM PTSP untuk menerbitkan izin yang diurus.

“Jadi tidak ada PTSP menerima uang tunai, kami hanya menerima kertas. Kalau ada yang ngaku-ngaku bisa terima, jangan percaya,” tukasnya.

Ria menyebutkan, DPM PTSP juga ada program layanan pesan singkat atau SMS, sehingga jika izin sudah diterbitkan, akan disampaikan melalui SMS ke warga yang melakukan pengurusan untuk mengambil surat izinnya.

Khusus untuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), untuk pengurusan 5 tahun ke belakang, perlu mengurusnya lagi ke DPM PTSP, karena sekarang tidak ada lagi perpanjangan SIUP. “Jadi, sekali bapak-ibu mengurus (SIUP) berlaku selamanya. Jadi, kalau masih ada yang belum, bisa disampaikan ke perwakilan DPM PTSP di Kantor Distrik Prafi, namanya Pak Yafet. Nanti Pak Yafet bisa dikuasakan untuk mengurus berkas bapak dan ibu,” katanya.

Dikatakannya, di Kantor Distrik Prafi, bisa dilihat jenis izin yang diurus di DMP PTSP, dimana di situ ada persyaratan yang harus dilengkapi untuk semua jenis izin.

Ia mengungkapkan, sebelumnya banyak warga yang datang ke Kantor DPM PTSP untuk menanyakan izin gangguan, tetapi sejak 2018, sudah tidak ada lagi izin gangguan. “Kalau bapak dan ibu punya izin gangguan, tidak perlu lagi diperpanjang,” tandas Ria seraya mengklaim, mengurus izin di DPM PTSP sangat mudah, sehingga warga bisa datang langsung ke Kantor DPM PTSP. [BNB-R1]